Berita

rusdi kirana/rmol

Bisnis

Jokowi Sambut Baik Keinginan Lion Group Bantu Industri Pesawat Nasional

KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 01:16 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Baru-baru ini CEO Lion Group  Rusdi Kirana bertemu dan melakukan pembicaraan penting dengan Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah hal yang disampaikan Rusdi Kirana dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah kesediaan Lion Group membantu industri pesawat terbang nasional.

Rusdi Kirana menyampaikan hasil pembicaraan dengan Jokowi itu kepada sejumlah wartawan Indonesia di Roma, Italia, Rabu siang waktu setempat (26/11).

Rusdi berada di Italia untuk menandatangani kontrak pembelian 100 unit pesawat turboprop buatan Aerei da Transporto Regionale (ATR).


Kepada Jokowi Rusdi menyampaikan sejumlah kontrak pembelian pesawat yang telah ditandatangani dan direalisasikan antara perusahaan yang dia pimpin dengan dua raksasa produsen pesawat di dunia, Boeing di Amerika Serikat, dan Airbus di Prancis.

Hubungan baik dengan Boeing dan Airbus ini, termasuk dengan ATR yang 50 persen sahamnya dimiliki Airbus, membuat Lion Group memiliki daya tawar yang cukup besar.

Bulan November 2011 Lion Group menandatangani pembelian 230 unit pesawat Boeing. Penandatanganan kontrak pembelian senilai 22 milair dolar AS yang dilakukan di Bali  disaksikan Presiden AS Barack Hussein Obama.

Lalu pada bulan Maret 2013 Lion Air menandatangani kontrak pembelian 234 pesawat Airbus A320 senilai 24 miliar dolar AS yang disaksikan Presiden Francois Hollande.

Adapun pembelian 100 unit ATR yang akan ditandatangani besok (Kamis, 27/11) di kantor Perdana Menteri Matteo Ranzi senilai 2 miliar Euro.

"Kami punya kemampuan untuk leverage industri pesawat terbang nasional kita. Dengan hubungan baik ini kami bisa meyakinkan produsen-produsen pesawat dunia itu untuk menjalin kerjasama yang serius dengan industri pesawat nasional kita,” urai Rusdi.

Menurutnya, industri pesawat terbang nasional yang dikawal PT Dirgantara Indonesia (PT DI) bisa mendapatkan mesin-mesin bagus dan perangkat cockpit dengan harga lebih murah. Sementara badan pesawat dan interior bisa dikerjakan di dalam negeri. Begitu juga dengan ban pesawat.

"Dengan begini, nilai produksi pesawat kita murah. Dan dapat dioperasikan untuk penerbangan perintis dan penerbangan jarak pendek di daerah,” kata Rusdi lagi.

Menurutnya Presiden Jokowi menyambut baik gagasan itu. Namun sejauh ini belum direncanakan kapan akan digelar pembicaraan dengan pihak PT DI yang sedang mengembangkan protype N219. [guh]  

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya