. Partai Demokrat belum tertarik untuk menggunakan hak interpelasi terkait kenaikan BBM dan pelarangan kabinet kerja pemerintah Jokowi melakukan rapat ke DPR. Fraksi Partai Demokrat akan menggunakan hak bertanya terkait kebijakan Jokowi-JK.
Demikian disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, kepada . Pernyataan itu sekaligus meralat pernyataan yang telah di muat di media cetak dan online yang menyatakan membebaskan anggota dewan untuk melakukan interpelasi sesuai hati nuraninya masing-masing.
"Kita gunakan hak bertanya dulu karena itu tahapannya. Kita dengar jawabannya, kalau rasional sudah disitu. Kalau berasa kurang pas baru ketahapan berikutnya," katanya.
Menurut dia, pemerintah Jokowi-JK harusnya menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan beberapa kebijakan yang terlihat kontroversial kepada DPR.
"Anggota punya hak bertanya, jadi ada baiknya pemerintah menggunakan kesempatan itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang selama ini seperti salah satunya kenaikan bbm," katanya (Rabu, 26/11).
Syarief menambahkan saat ini Demokrat belum menggalang interpelasi. Pihaknya masih melihat perkembangan mengenai kebijakan tersebut. Untuk itu, Demokrat menunggu jawaban dari Jokowi.
"Kita lihat jawabannya pemerintah, kalau jawaban proporsional, sesuai dengan yang ditanyakan, enggak ada UU yang dilanggar, bisa dicukupkan," katanya.
Namun bila jawabannya tidak memuaskan dan cenderung tidak profesional, maka Demokrat akan menaikan status hak anggota dewan.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dianggap tidak tepat lantaran dilakukan saat harga minyak dunia di bawah asumsi rata-rata harga minyak APBN Perubahan 2014. Asumsi harga rata-rata minyak di APBN Perubahan dipatok 105 dolar AS per barel. Sedangkan, harga minyak dunia saat BBM naik berada pada kisaran 75 dolar AS per barel hingga 80 dolar AS per barel.
[ysa]
