Golkar: Santai Saja, Akhirnya Jokowi Pasti Butuh DPR Juga

. Larangan Presiden Joko Widodo pada menteri untuk rapat dengan DPR dapat menjadi preseden buruk ketatanegaraan. Namun demikian, sementara politisi DPR santai saja dan tidak akan memaksa para menteri itu sampai mereka hadir sendiri di DPR.

"Karena saat ini pun jadwal kami sudah cukup padat dengan mitra-mitra kerja non-pemerintah lainnya dan persiapan reses 6 Desember mendatang," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, beberapa saat lalu (Selasa, 25/11).

Bambang yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah atau para menteri akan datang sendiri ke DPR terutama untukmembahas dan meminta persetujuan penggunaan anggaran hasil pengurangan subsidi BBM sebesar Rp120 triliun melalui mekanisme APBNP 2015. Karena tanpa persetujuan DPR, pemakaian dana penghematan BBM itu  adalah pidana dan pelanggaran UU.

"Untuk itu kami minta KPK dan BPK memelototi penggunaan anggaran pemerintah tersebut. Karena ada potensi dana penghematan BBM tersebut akan dialihkan untuk berbagai macam proyek," ungkap Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, presiden dan pemerintah sesuai UU, juga pasti akan membutuhkan DPR terutama dalam hal persetujuan pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri. Termasuk permohonan penyertaan modal pemerintah pada BUMN, dan persetujuan anggaran lainya.

"Jadi, pertanyaan pentingnya adalah, siapa sesungguhnya yang butuh DPR?" demikian Bambang. [ysa]