Berita

Global

RESOLUSI HAM PBB

Korut Sebut AS Tak Tahu Malu

MINGGU, 23 NOVEMBER 2014 | 16:59 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Korea Utara tidak akan mentolerir tuduhan pelanggaran HAM yang diributkan Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini muncul setelah Komite Ketiga Majelis Umum PBB ke-69 pada Selasa lalu (18/11) yang meloloskan resolusi yang menyerukan
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyelidiki Korea Utara atas kejahatan kemanusiaan.

"Resolusi HAM yang dirancang oleh Uni Eropa dan Jepang tak tahu malu, bermotivasi politik lelucon. Tentara dan orang-orang kami tegas

"Resolusi HAM yang dirancang oleh Uni Eropa dan Jepang tak tahu malu, bermotivasi politik lelucon. Tentara dan orang-orang kami tegas
membantah dan menolak resolusi dari kekuatan musuh yang diprovokatori AS," kata Komisi Pertahanan Nasional Korut (NDC), dalam sebuah pernyataan hari ini (Minggu, 23/11), seperti dikabarkan Xinhua.

NDC juga memperingatkan, militer akan mengambil langkah terberat untuk menghancurkan kampanye hak asasi manusia yang menargetkan Korut, dan menunjuk AS, Jepang dan Korea Selatan sebagai target utama.

"Setelah perang pecah, tiga negara itu (AS, Jepang, dan Korea Selatan) akan sangat terpukul dan tenggelam ke dasar laut," ancam NDC.

Dalam pernyataan itu, NDC membeberkan kebaikan yang selama ini diberikan Korea Utara kepada AS.

Salah satunya, pembebasan tiga warga negara AS yang ditahan di negaranya atas dugaan tindakan mata-mata.

Meskipun belum habis masa tahanan, Korea Utara telah membebaskannya pada 9 November lalu.

"Itu telah menunjukkan kemurahan kemanusiaan kami kepada warga AS yang ditahan padahal telah melanggar hukum di Korea Utara, namun AS dalam menanggapinya dengan tendangan pelanggaran HAM terhadap kami," tambahnya.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya