Berita

Dunia

RESOLUSI HAM PBB

Korut Sebut AS Tak Tahu Malu

MINGGU, 23 NOVEMBER 2014 | 16:59 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Korea Utara tidak akan mentolerir tuduhan pelanggaran HAM yang diributkan Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini muncul setelah Komite Ketiga Majelis Umum PBB ke-69 pada Selasa lalu (18/11) yang meloloskan resolusi yang menyerukan
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyelidiki Korea Utara atas kejahatan kemanusiaan.

"Resolusi HAM yang dirancang oleh Uni Eropa dan Jepang tak tahu malu, bermotivasi politik lelucon. Tentara dan orang-orang kami tegas

"Resolusi HAM yang dirancang oleh Uni Eropa dan Jepang tak tahu malu, bermotivasi politik lelucon. Tentara dan orang-orang kami tegas
membantah dan menolak resolusi dari kekuatan musuh yang diprovokatori AS," kata Komisi Pertahanan Nasional Korut (NDC), dalam sebuah pernyataan hari ini (Minggu, 23/11), seperti dikabarkan Xinhua.

NDC juga memperingatkan, militer akan mengambil langkah terberat untuk menghancurkan kampanye hak asasi manusia yang menargetkan Korut, dan menunjuk AS, Jepang dan Korea Selatan sebagai target utama.

"Setelah perang pecah, tiga negara itu (AS, Jepang, dan Korea Selatan) akan sangat terpukul dan tenggelam ke dasar laut," ancam NDC.

Dalam pernyataan itu, NDC membeberkan kebaikan yang selama ini diberikan Korea Utara kepada AS.

Salah satunya, pembebasan tiga warga negara AS yang ditahan di negaranya atas dugaan tindakan mata-mata.

Meskipun belum habis masa tahanan, Korea Utara telah membebaskannya pada 9 November lalu.

"Itu telah menunjukkan kemurahan kemanusiaan kami kepada warga AS yang ditahan padahal telah melanggar hukum di Korea Utara, namun AS dalam menanggapinya dengan tendangan pelanggaran HAM terhadap kami," tambahnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya