Save NTT berencana akan kembali berdialog dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk membahas persoalan penyelenggara negara khususnya Polri di Kawasan Timur Indonesia, dari perilaku untuk dilayani harus diubah menjadi perilaku untuk mengabdi dan melayani rakyat disegala bidang, khususnya penegakkan hukum.
Dalam pertemuan yang akan digelar senin besok (24/11) di kantor Kompolnas akan dihadiri Koordinator TPDI Petrus Selestinus, Ketua FORMAPI Sebastian Salang, dan tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia Timur Laode Ida, serta Perwakilan Tokoh Indonesia Timur lainnya dari Papua, Maluku, Sulawesi, NTB dan Kalimantan.
Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyatakan, dialog ini dilatarbelakangi kawasan timur Indonesia yang rata-rata menghadapi problem sosial yang sama akan dijadikan masukan untuk dianalisis dan kemudian dijadikan sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden Jokowi sebagai upaya mewujudkan kepolisian yang profesional dan mandiri dimasa yang akan datang terkait dengan nawacita sebagai program prioritas presiden dan wapres
"Diskusi Terbatas KOMPOLNAS dengan SAVE NTT dan Perwakilan Indonesia Timur lainnya (Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, NTB), dalam rangka mencari bentuk dan formula optimalisasi dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri di NTT dan Wilayah Indonesia Timur lainnya," jelas Petrus saat berbincang dengan wartawan di Jakarta (Sabtu, 22/11).
Dijelaskan Petrus, kasus kejahatan
trafficking di NTT bukan saja telah memakan korban puluhan ribu anak-anak wanita dan menempatkan NTT sebagai provinsi dengan angka kejahatan
trafficking tertinggi menempati nomor urut 1 di Indonesia. Tapi juga telah mengakibatkan anggota Polri di Polda NTT Ruddy Soik yang mencoba membongkar jaringan mafia
trafficking menghadapi resiko dikriminalisasi dan mendekam dalam tahanan Polda NTT secara sewenang-wenang. Dalam penyelidikannya, Rudi menduga jaringan trafficking telah melibatkan sejumlah perwira Polri di NTT dan Jakarta.
"Karena itu dalam dialog nanti TPDI dan Save NTT akan medesak KOMPOLNAS agar meminta Kapolri perintahkan Kapolda NTT menangguhkan penahanan Ruddy Soik, meminta Kompolnas mengusulkan kepada presiden agar segera merestrukturisasi organisasi dan personalia Polri di NTT dan Indonesia Timur lainnya secara menyeluruh guna memangkas jaringan mafia
trafficking, mafia Peradilan dan bentuk magia lainnya yang mengabitkan Polri menjadi tidak profesional dan tidak mandiri," tandasnya.
Semetara itu Ketua Save NTT Bonifasius Gunug menduga Polri telah menjadi bagian dari agen segala bentuk kejahatan. Loyalitas Polri, lanjutnya, terbelah menjadi ganda yaitu kepada institusinya dan kepada jaringan mafia yang berhasil mempengaruhi independensi dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari.
"Indikatornya banyak kasus
trafficking, kasus judi, narkoba, korupsi merajalela di NTT seolah-olah negeri itu tanpa Polisi, tanpa hukum dan tanpa pemerintahan yang harus melindungi rakyatnya," demikian Bonifasius Gunug.
[ian]
