. Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM disesalkan DPR. Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan dan UKM secara resmi menyatakan kebijakan tersebut tidak tepat.
"Harga minyak dunia saat ini cenderung mengalami penurunan," ujar Wakil Ketua Komisi VI Azam Azam Natawijana saat memberikan keterangan pers di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 21/11).
Selain itu, menurut Azam yang memberi keterangan ditemani pimpinan Komisi VI, Achmad Hafisz Tohir, Dodi Reza Alex Noerdin, dan Heri Gunawan, kenaikan harga BBM saat ini tidak tepat karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah mengalami perlambatan. Kenaikan harga BBM malah akan meningkatkan inflasi yang tajam, meningkatkan angka kemiskinan, dan menurunnya daya beli masyarakat.
Di tempat yang sama Heri Gunawan menambahkan, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk pada sektor perindustrian. Perindustrian kita akan mengalami tekanan pada biaya produksi dan operasional dimana bahan baku. Sementara untuk sektor perdagangan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada naiknya biaya transportasi, dan kenaikan harga-harga bahan pokok," jelas Heri.
"Dampak paling besar dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan ada kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya produksi, dan penurunan pendapatan pelaku usaha," tambah Dodi Reza.
Karena itu, Komisi VI DPR meminta pemerintah menjelaskan secara rinci alasan menaikkan harga BBM.
"Apa asumsi-asumsi makro yang mendasari? Kami juga ingin menanyakan kepada pemerintah langkah-langkah apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk menanggulangi inflasi. Dan terkait dengan pasal 20A UU No 12 Tahun 2014 yang menyatakan melarang memindahkan beban fiskal pemerintah menjadi beban rakyat," tanya Hafiz.
[dem]
