Berita

sya'roni/net

Pertahanan

Jokowi, Evaluasi Total Kepemimpinan di TNI dan Polri!

JUMAT, 21 NOVEMBER 2014 | 03:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo mesti mengevaluasi total kepemimpinan di TNI dan Polri. Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni mengatakan, kasus bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam menambah deretan bukti bahwa selama ini pimpinan TNI dan Polri gagal mereformasi masing-masing institusinya.

"Terulangnya duel ”el clasico" antara TNI versus Polri merupakan tamparan bagi seluruh anak bangsa. Sejak Reformasi digulirkan, diikuti reformasi di tubuh TNI dan Polri, sudah tidak terhitung berapa kali terjadi bentrok antara TNI versus Polri. Bisa disimpulkan pimpinan TNI dan Polri gagal mereformasi institusinya," ujar diakepada kantor berita politik (Kamis, 20/11).

Agar "duel el clasico" tidak terulang di masa mendatang, menurut dia, perlu dicari sosok pemimpin di TNI dan Polri yang mampu membenamkan amanat reformasi di tubuh TNI dan Polri.


Menurut dia duel "el clasico" antara TNI dengan Polri yang terus terulang tidak hanya merugikan kedua institusi, tetapi merugikan seluruh bangsa Indonesia. Kerugian akibat bentrokan tersebut antara lain menebarkan ketakutan di kalangan masyarakat, dan hancurnya fasilitas negara yang dibangun dengan uang rakyat.

Dampak buruk lainnya, bentrokan menjadi panutan yang buruk bagi masyarakat, membuang sia-sia amunisi peluru yang dibeli dengan uang rakyat, dan menciptakan pandangan negatif dari kalangan internasional tentang keamanan di Indonesia dan terciptanya keraguan di kalangan masyarakat akan kemampuan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya.

"Karena itu, untuk menjamin terlaksananya reformasi di tubuh TNI dan Polri sehingga kasus bentrokan tidak terjadi lagi, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kepemimpinan di tubuh TNI dan Polri. Jika diperlukan, TNI dan Polri bisa digabung kembali dalam satu komando," demikian Sya'roni.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya