. Jurubicara Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini adalah blunder.
"Selain tidak sesuai dengan janjinya pro wong cilik, momenumnya juga blunder," kata dia kepada , Rabu (19/11).
Seharusnya, jelas Hinca, lihat dulu hasil kerja Faisal Basri yang melakukan investigasi soal dugaan mafia migas. Dengan begitu, baru terlihat duduk persoalan yang sesungguhnya.
Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengangkat ekonom dan akademisi Universitas Indonesia Faisal Basri sebagai ketua Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.
Lagi pula, sambung Hinca, saat Malaysia mau menurunkan harga BBM karena harga minyak dunia turun tajam, Jokowi malah menaikkan. Ini sungguh di luar akal sehat.
"Jika rakyat marah, itu harga yang harus dibayar termasuk sampai ke blunder politik di Senayan saat akan bahas RAPBN Perubahan," demikian Hinca.
Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo.
Pertama, meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir. Harapannya, kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus atau diubah.
Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien.
Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.
Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya, sebagai contoh banyak pemegang wilayah kerja yang tidak dikerjakan dengan baik, banyak pekerjaan di belakang meja yang tidak transparan.
[rus]
