Pusaka Trisakti : PLN Jangan Ikutan Latah Minta Naik TDL

. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) termasuk solar subsidi dari  Rp 5.500 menjadi Rp 7500 sebaiknya tidak diikuti  kenaikan Tarif Dasar Listrik oleh PLN dalam waktu dekat.

"Please, kenaikan harga solar bersubsidi tidak jadi alasan PLN beberapa waktu ke depan ikut latah minta pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik khususnya bagi masyarakat yang perlu disubsidi pengguna 450 VA dan 900VA. Pemerintah harus ada keputusan tegas dan mengikat terhadap penggunaan solar bagi PLN," kata Sekretaris Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, beberapa saat lalu (Rabu, 19/11).

Salah satu inisiator PDIP Projo ini juga menjelaskan harus ada audit penggunaan solar pada PLN yang membedakan penggunaan BBM solar bagi kelompok pengguna dengan daya 450va dan 900va, dan dengan kelompok pelanggan mampu termasuk Industri.

Hasil Pemeriksaan BPK semester I (IHPS) tahun 2013 yang disampaikan dalam sidang Peripurna di Gedung Nusantara DPR RI, dimana BPK menyatakan adanya subsidi senilai Rp 44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, besar, khusus dan pemerintah. Hasil audit terhadap peruntukan penggunaan BBM solar PLN tersebut, bisa dijadikan salah satu referensi dalam menentukan besaran harga beli BBM solar dari manapun.

"Inilah yang harus dicermati pemerintah agar alokasi subsidi listrik tepat sasaran," tandasnya.

Ia juga meminta pemerintah agar beri kesempatan rakyat di bawah 'bernafas' dan memastikan jaring pengaman sosial benar dirasakan rakyat pasca kenaikan BBM. Dan bukan rakyat kecil yang dipaksa menerima kenaikan TDL tapi PLN yang harus dipaksa segera beralih ke gas dan batubara yang diikuti proteksi pada  PLN agar dapatkan jaminan pasokan batubara Indonesia dibanding pembangkit di China dan India.

"Jika TDL 450va dan 900va juga dinaikkan memang kita miliki jalan dan pelabuhan baru tapi ironisnya Anies Baswedan akan menemukan anak-anak dari keluarga tak mampu yang memiliki Kartu Pintar tapi tidak bisa mengerjakan PR dimalam  hari karena listriknya diputus PLN tak bayar," tandasnya

"Pemerintah beralasan dalam pilihan sulit tapi rakyat kecil dibawah sulit memiliki pilihan. Kita berharap masa kecil Jokowi yang sulit dipinggir kali memiliki landasan empati dalam setiap menentukan kebijakan ," pungkasnya. [ysa]