Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Pusaka Trisakti : Publik Tolak Kenaikan Harga BBM karena Ragu Integritas Menteri

SELASA, 18 NOVEMBER 2014 | 14:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Joko Widodo semestinya didukung dengan persiapan awal pemerintah dalam menyiapkan jaring pengaman sosialnya, sosialisasi serta komunikasi politik yang rapih.

Demikian disampaikan Sekretaris Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi. Fahmi sepakat sepakat subsidi BBM harus dialihkan ke sektor yang bermanfaat. Tapi ketika harga minyak dunia turun itu artinya tidak sedang "dikejar-kejar setan" dan masih punya waktu menyiapkan social safety net-nya.

Di antara sosialisasi yang baik itu, lanjutnya, juga disertai dengan misalnya menyiapkan bis sekolah yang tersubsidi, jaminan pemerintah beli hasil petani lebih tinggi dengan subsidi BBM yang dicabut dan antisipasi kenaikan bahan pokok yang gila-gilaan di tingkat rakyat bawah agar goncangan tidak keras.


"Subsidi dialihkan di level downstream. Bangun infrastruktur is good, tapi kan perut dan rakyat di level bawah tidak bisa diminta suruh puasa dulu menunggu pelabuhan dan jalan dibangun," tandasnya di Jakarta beberapa saat lalu (Selasa, 18/11).

Ia menambahkan bahwa kebijakan kenaikan BBM menimbulkan penolakan karena imbas skeptisme publik terhadap rekruitmen kabinet kemarin yang masih meninggalkan keraguan atas rekam jejak sebagian menteri atas integritas, bersih dari mafia minyak dan komitmennya pada nasib rakyat

Dengan demikian, lanjutnya, ATM dukungan politik Jokowi-JK yang dikumpulkan saat pilpres sudah dulu berkurang sebelum mengambil kebijakan menaikkan BBM, karena terbuang percuma oleh Jokowi-JK saat susun kabinet. Wajar saja rakyat ragu dengan kebijakan menaikkan BBM.

"Mafia migas dan roadmap tata niaga BBM belum jalan benar. Jangan-jangan ini bisikan menteri-menteri pemburu rente  yang terafiliasi dengan kartel mafia minyak atau metamorfosisnya. Keraguan publik ini akan terus menghantui Jokowi-JK  dalam setiap kebijakannya hingga Jokowi-JK mengambil sikap. SBY dan  Demokrat rontok  bukan karena BBM tapi publik kecewa dengan integritas menteri-menterinya," demikian Fahmi. [ysa]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya