Komisi VI: Pemerintah Harus Terbuka pada Publik

. Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi tadi malam membuat kaget banyak kalangan, termasuk Anggota Komisi IV DPR-RI Ma’mur Hasanuddin. Pasalnya, antara pengumuman dan kenaikan dilakukan hanya dalam rentang hitungan jam.

Komisi IV membidangi pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan lingkungan.

Ma’mur mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi, pemerintah selalu melakukan dengan cara yang sama, bahwa harga BBM bersubsidi naik sekian rupiah, menjadi sekian rupiah, dan akan menghemat APBN sekian triliun. Pemerintah tidak pernah menjelaskan pada momen manapun bahwa harga BBM seharusnya dibayar sekian, harga BBM bersubsidi sekian, maka pemerintah memberikan subsidi perliter sekian rupiah.

"Pemerintah harus terbuka kepada publik, merinci harga BBM bersubsidi, sehingga menghilangkan prasangka buruk, menipu rakyat dengan penjelasan penghematan Rp 100 triliun akibat mengurangi subsidi BBM," ujar Ma’mur dalam keterangannya, Selasa (18/11).

Selain itu, politisi PKS ini menambahkan, dengan harga premium yang sekarang Rp 8.500, masyarakat mestinya mendapatkan kualitas BBM pertamax. Harga pasaran pertamax di pasaran sekitar Rp 10.200, jadi pemerintah mensubsidi harga perliter Rp 1.700 saja.

"Menghapus peredaran premium akan sangat baik kepada lingkungan. Oktan 88 sudah tidak layak digunakan di bumi Indonesia. Sudah saatnya pemerintah menghapus Premium, minimal pengguna kendaraan adalah pertamax. Ini saat tepat pemerintah melakukan itu dengan momen penaikan BBM bersubsidi," tandas Ma'mur. [rus]