Berita

fahira idris/net

Nusantara

Fahira Dorong DPD Bentuk Tim Khusus Awasi Perbatasan

SELASA, 18 NOVEMBER 2014 | 09:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mencuatnya kabar 10 desa perbatasan di Kalimantan Timur yang warganya ingin bergabung dengan negara tetangga Malaysia, dan tiga desa di perbatasan Kalimantan Utara yang diklaim Malaysia masuk wilayahnya bukan baru ini saja terjadi.

Infrastrukur yang serba minim, membuat warga di perbatasan tergiur untuk pindah kewarganegaraan agar bisa hidup lebih baik. Sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, DPD disarankan bentuk tim khusus awasi kinerja pemerintah di kawasan perbatasan.

Anggota DPD-RI Fahira Idris mengatakan, ketidakberpihakan pembangunan mengakibatkan hampir semua kawasan perbatasan menjadi daerah tertinggal di mana mayoritas masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya ada keinginan sebagian warga untuk berganti kewarganegaraan Malaysia.


"Ini bentuk kegagalan pembangunan nasional. Saya akan mendorong agar DPD membentuk tim khusus awasi kinerja pemerintah di perbatasan," ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (Selasa, 18/11).

Isu warga perbatasan yang akan bergabung dengan negara tetangga akan terus muncul selama pemerintah mengabaikan nasib mereka. Fahira memaklumi jika ada warga perbatasan yang ingin berpindah warga negara karena ingin mendapat kehidupan yang layak.

"Bayangkan saja, Anda hidup di kawasan yang terisolasi, jalan sulit dilalui, pasokan listrik minim, jaringan telekomunikasi nyaris tidak ada, irigasi seadanya, lahan pertanian terbatas, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar yang jaraknya jauh. Sementara di seberangnya (Malaysia) mereka melihat kondisi yang sebaliknya. Jadi jangan bicara nasionalisme jika hak warga perbatasan diabaikan," ungkap Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Dari laporan yang diterimanya, Fahira mengatakan, warga di perbatasan kerap ditawari kehidupan yang layak, diberi lahan, disediakan rumah, dan dibukakan akses jalan darat serta kabel komunikasi jika mau berpindah warga negara.

"Jika ini (laporan) benar tentu menyedihkan. Kenapa Malaysia berani seperti itu, karena mereka tahu kehidupan masyarakat kita diperbatasan memperihatinkan. Ibarat rumah, kawasan perbatasan itu beranda depan rumah bernama Indonesia yang harus tertata rapi dan bagus, bukan malah berantakan," tukas Fahira. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya