Berita

Mantan Panglima TNI: Kenaikan Harga BBM Tidak Patut Didukung

SELASA, 18 NOVEMBER 2014 | 08:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keberanian dan ketegasan Presiden Joko Widodo mengurangi subsidi BBM dipercaya tidak akan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan harga BBM: mafia minyak.

Menaikkan harga BBM, bahkan identik dengan upaya melanggengkan mafia minyak karena tidak mengubah pola kebijakan impor minyak. Demikian disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang pernah jadi Komut PT Pertamina, dalam kicauannya di Twitter pagi ini (Selasa, 18/11).

Tidak peduli siapapun presidennya, kebijakan menaikan harga BBM yang identik dengan menyengsarakan rakyat itu tidak patut didukung. Ada cara lain kok,” ujar Endriartono.


Dia mengingatkan, impor minyak, apakah itu crude oil atau BBM adalah tempat mafia minyak bermain.

Endriartono yang mundur dari jabatan Komut Pertamina di bulan September 2008 merinci sejumlah praktik yang semangatnya adalah melanggengkan mafia minyak.

Misalnya, mengabaikan potensi geothermal, agar gas, batu bara dapat terus diekspor dengan harga murah, sementara PLN terus menggunakan solar. Atau membangun kilang minyak untuk minyak impor, tanpa bersungguh-sungguh membangun infrastruktur untuk mengolah gas.

Ini semua, kata dia, intinya adalah agar mafia minyak tetap eksis.” [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya