. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK.
Instruksi SBY yang disebut Tiga Kewajiban bagi Partai Demokrat atau disingkat "3 Wajib PD" ini disampaikan saat pertemuan pada tanggal 12 November 2014 di kediamannya di Cikeas, Bogor. Instruksi yang sama sebelumnya disampaikan kepada para Ketua DPD PD se-Indonesia.
"Para gubernur, bupati dan walikota (atau wakil-wakilnya) yang berasal dari Demorkat wajib loyal kepada Presiden Jokowi," begitu instruksi pertama SBY seperti dikicaukan dalam akun twitter @SBYudhoyono beberapa menit lalu (Minggu, 16/11).
Sebagai kepala daerah, kata SBY, garis komando dalam pemerintahan berada di tangan presiden, bukan di tangan ketua umum partai.
Karena itu, dalam instruksinya yang kedua, SBY menegaskan kader PD wajib mendukung kebijakan Presiden dan pemerintah yang tepat dan sungguh bermanfaat bagi rakyat, tidak "waton suloyo".
Waton suloyo adalah ungkapan bahasa Jawa. Waton artinya asal-asalan atau seenaknya sendiri sedangkan suloyo artinya bertikai atau perang.
Instruksi ketiga, kata SBY, PD wajib mengkritisi dan menolak kebijakan presiden dan pemerintah yang tidak tepat dan nyata-nyata tidak pro rakyat.
"Jika harus menolak dan mengkritisi kebijakan yang salah dan tidak pro pro rakyat, PD mesti sampaikan dengan cara yang tepat dan beretika. Sekali lagi, tidak "waton suloyo"," demikian SBY.
[dem]
