Di sela kesibukan mengikuti pertemuan G-20 di Brisbane, Australia, Presiden Indonesia Joko Widodo masih sempat memantau perkembangan gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter yang terjadi Sabtu pagi (15/11) di Halmahera, Maluku Utara.
Jokowi menanyakan langsung perkembangan penanganan gempa kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif melalui jaringan telepon sekitar pukul 15.00 WIB.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bahwa Kepala BNPB Syamsul Maarif telah menjelaskan prosedur standar dalam menghadapi situasi bencana.
"Sistem peringatan dini tsunami dari BMKG berjalan dengan baik. Lima menit setelah gempa peringatan dini tsunami disampaikan melalui berbagai moda komunikasi yang ada oleh BMKG. BNPB langsung menyiapkan potensi nasional jika sewaktu-waktu dikerahkan ke lokasi bencana,†ujar Syamsul Maarif kepada Presiden Jokowi seperti ditirukan Sutopo.
Juga disebutkan bahwa Posko BNPB telah berkoordinasi dengan semua BPBD yang daerahnya berpotensi terkena tsunami. BPBD melaporkan kondisi yang ada di daerah masing-masing.
"Tim Reaksi Cepat BNPB bersama personil dari Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan TNI saat ini berangkat ke lokasi,†sambung Syamsul Maarif lagi.
Meski tidak ada tsunami yang besar tetapi tim tersebut akan mendampingi Pemda dalam melakukan
assessment.
Sedangkan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB), pesawat terbang, logistik dan peralatan tetap disiagakan jika diperlukan. SRC PB ini adalah tim terlatih yang dapat digerakkan dalam waktu kurang dari 24 jam, yang ada di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan Lanud Abdulrahman Saleh Malang.
Presiden Jokowi, disebutkan oleh Sutopo, mendengarkan penjelasan tersebut dan memberikan respon yang baik.
"Alhamdulillah jika semua sudah tertangani dengan baik dan cepat. Tadi Gubernur sudah melaporkan juga kondisi yang ada di lapangan. Jika ada hal-hal yang diperlukan segera saja dikirim bantuan ke masyarakat,†ujar Jokowi masih seperti ditirukan Sutopo.
Dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa dalam kondisi normal Kepala BNPB menyampaikan laporan kepada Presiden minimum satu kali sebulan, sedangkan saat terjadi bencana dapat dilakukan setiap saat.
[dem]
