Dualisme Kepemimpinan Menuju Dominasi Asing di Sektor Hilir

Sampai saat ini waktu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum jelas. Polemik meluas di antara masyarakat mengenai alasan pemerintah, berapa jumlah kenaikan, sementara harga-harga bahan pokok pun sudah melonjak lebih dulu.

Pengamat perminyakan, Hendrajit, menangkap polemik ini adalah benih dualisme komando dalam pemerintahan Kabinet Kerja antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Ini praktis dikuasai 'all JK connection' sebagai simpul semua keruwetan ini. Seiring kenaikan harga itu akan ada pergantian Dirut baru Pertamina. Sekarang saja ada indikasi uji kelayakan calon Dirut sudah dikendalikan oleh kroni Soemarno," ujar Hendrajit dalam diskusi publik di Warung Daun, Cikini, Jakarta (Sabtu, 15/11).

Menurut dia, kelompok Soemarno, dengan tokohnya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, merupakan kelompok pemain migas yang disokong Wapres JK.  (Baca: Seleksi Dirut Pertamina Terindikasi Jual Beli Jabatan) 

Dia yakin, komisaris atau direksi termasuk Dirut baru PT. Pertamina masuk dalam skema baru dunia migas nasional. Yaitu, dominasi asing  bukan lagi di sekor hulu melainkan merambah ke sektor hilir atau SPBU-SPBU.

Fenomena itu berkaitan dengan pencabutan subsidi BBM. Sementara, kebijakan menaikkan BBM tidak didahului transaparansi pemerintah soal ongkos produksi BBM, melawan undang-undang karena harga minyak dunia sedang turun, sehingga layak dipertanyakan.

"Sebentar lagi masyarakat akan lebih memilih produk BBM asing. Ini kan memberi pintu masuk asing. Lalu di mana aspek Trisakti-nya? Apalagi dalam skema ekonomi yang katanya berdikari dalam ekonomi," ujar dia. [ald]