Sepulang dari lawatan kerja di luar negeri, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan tentang kebijakan rencana kenaikan harga BBM dan tiga kartu sakti. Sebab, kedua kebijakan ini telah menjadi polemik dan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Setelah di Beijing untuk menghadiri KTT APEC, Jokowi ke Myanmar menghadiri acara pertemuan ASEAN. Dari Myanmar, Jokowi langsung mengikuti KTT G-20 di Brisbane, Australia hingga Minggu (16/11) nanti.
"Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat secara detail dan tanpa ditutupi," ujar Ketua bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial JAMAN, Priyo Kustiadi, kepada wartawan (Jumat, 14/11).
Tiga kartu penjamin sosial diluncurkan sebagai kompensasi atas kebijakan tidak populer menaikkan harga BBM yang segera dilakukan. Dari program ini diharapkan citra Jokowi tidak menurun. Permasalahannya, tiga kartu sakti tersebut menyisakan banyak persoalan. Mengapa kartu sakti dibagikan hanya di 19 daerah dan pembiayaannya berasal dari corporate social responbility dari PT Telkomsel dan Bank Mandiri yang sudah lama menjadi rekan kerja bagi Jokowi sejak menjabat gubernur DKI Jakarta.
"Keduanya pemain lama, Bank Mandiri menjadi sponsor utama kegiatan seperti Jakarta Marathon dan Telkomsel berupa hibah bus Transjakarta. Akan tetapi perlu ada pengaturan yang benar sehingga bantuan turun secara tepat," terangnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, jumlah kartu yang akan dicetak untuk tahap awal yaitu periode November-Desember 2014 bervariasi untuk tiga kartu. KKS akan dicetak sebanyak 1.030.028; KIP 157.943; KIS untuk 4.451.508; dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera yang berupa kartu sim telepon selular sebanyak 1.030.028.
‎Sehingga JAMAN menegaskan Presiden Jokowi bukan saja berfokus terhadap kartu sakti. Akan tetapi tugas pentingnya dalam menjalankan tri misi Trisakti yakni poin harus mandiri terhadap sektor migas, berantas mafia pajak, dan tangkap mafia migas.
"Sebelum Presiden Jokowi mencabut subsidi baiknya lakukan sesuai dengan nawacita dan trisakti yang dijanjikan saat kampanye. Jika tidak maka masyarakat dapat menarik dukungan simpati kedepannya," tuturnya.
[dem]
