Berita

Bisnis

Pasokan Batubara Indonesia Layak Diperhitungkan

RABU, 12 NOVEMBER 2014 | 13:38 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menargetkan akan meningkatkan rasio sambungan listrik (elektrifikasi) hingga 99 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, setiap tahunnya pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi minimal tiga persen.

Direktur Jenderal Ketenagaistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman mengatakan, kebutuhan listrik sampai di tahun 2022 bakal meningkat signifikan sehingga perlu menambah pembangkit listrik. Saat ini, pemerintah telah menargetkan akan membangun pembangkit listrik mencapai 35 ribu megawatt (mw).
 
Untuk mencapai target tersebut, salah satu yang akan menjadi andalan adalah dengan memaksimalkan potensi batubara. Menurut Jarman, Indonesia memiliki banyak cadangan pasokan batubara sehingga lebih layak diperhitungkan untuk dipergunakan.


"Pasokan batubara yang melimpah sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan hingga 10 tahun ke depan, batubara akan tetap menjadi pemasok utama bahan bakar pembangkit di Asia Tenggara," kata Jarman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/11)

Jarman menjelaskan, ada beberapa faktor yang harus tetap diperhatikan dalam pemakaian batubara sebagai bahan bakar pembangkit, yakni keamanan pasokan, keekonomian dan lingkungan. Salah satu yang selalu menjadi sorotan terhadap penggunaan batubara sebagai bahan bakar terutama adalah faktor lingkungan.

"Ini harus diperhatikan juga, karena batubara menghasilkan emisi yang cukup besar, karena itu harus dicari dan dikembangkan teknologi untuk mengurangi emisi, sambil menunggu pengembangan energi baru terbarukan" beber Jarman.

Hingga saat ini, rasio elektrifikasi Nasional mencapai angka 82 persen, yang lima tahun sebelumnya hanya 65 persen. Sehingga, target rasio elektrifikasi dalam lima tahun kedepan naik hingga 99 persen masih bisa terjangkau.

Untuk memuluskan target tersebut, Jarman menjelaskan pemerintah telah berkomitmen untuk memangkas proses perizinan dalam pembangunan pembangkit listrik. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait infrastruktur seperti jalan.

"Kalau infrastruktur jalan terutama di wilayah pelosok sudah dibangun, tentunya akan memudahkan untuk membangun jaringan kelistrikan," demikian Jarman.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke luar negeri dalam rangka menghadiri pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), mengajak para pengusaha dan pemerintah negara-negara sahabat untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu program yang ditawarkan yakni investasi di bidang pembangunan pembangkit listrik.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya