Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Jokowi-JK Putuskan Kenaikan Harga BBM Tanpa Didahului Kerja Keras

RABU, 12 NOVEMBER 2014 | 02:38 WIB

Joko Widodo-Jusuf Kalla seharusnya berpikir matang sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka sebaiknya mempertimbangkan multi efek yang ditimbulkan, terutama bagi rakyat miskin.

Demikian disampaikan Koordintor Dewan Pakar Energi Nasional, Ellan Biantoro, saat diskusi "Kenaikan Harga BBM, Maslahat atau Mudharat?" di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (11/11)

Mantan Kepala Humas SKK Migas ini mengungkapkan bahwa terakhir kali Indonesia membangun kilang minyak adalah pada tahun 1993 di Indramayu. Di sisi lain, kebutuhan rakyat akan BBM meningkat drastis.


"Seharusnya pemerintah konsentrasi bagaimana membangun kilang minyak itu. Malaysia dan Singapura yang lebih kecil dari Indonesia saja sudah bangun kilang minyak 10 kali kapasitas Indonesia," sindirnya.

Menurut dia, tidak usah heran bila sekarang Indonesia masih bergantung pada Singapura soal pengilangan BBM. Untuk mengubah kenyataan pahit itu, Jokowi-JK terlebih dulu harus betul-betul merevitalisasi tata kelola BBM.

Dia meragukan data pemerintah yang menyebut saat ini konsumsi rakyat Indonesia terhadap BBM mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan negara hanya bisa memproduksi 600 hingga 800 ribu barel per hari.

"Coba dicek, betul tidak 1,4 juta barel itu? Soalnya kalau saya keliling daerah banyak sekali penyelundupan. Jangan-jangan yang dipakai rakyat itu tidak sampai 1 juta barel. Sisanya banyak dipakai penyelundup di Natuna atau Batam sana untuk dijual ke negara lain, coba itu yang diamankan dulu," beber Ellan.

Belum lagi bicara ketidaktegasan regulasi soal mobil-mobil industri besar yang seharusnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. Gara-gara banyak mobil industri yang menggunakan BBM bersubsidi, tangki BBM di pom bensin daerah lebih sering kosong.

"Akhirnya banyak warga beli eceran yang harganya lebih tinggi. Tata kelola distribusi harus diperbaiki. Siapkan daerah-daerah yang berhak untuk diberi subsidi. Misalnya di Jakarta, daerah Menteng itu haram subsidi. Subsidi itu di Bekasi, Depok atau Bogor," tambahnya. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya