Proses uji kepatutan dan kelayakan calon Direktur Utama Pertamina terus menuai kritik. Uji kelayakan yang kabarnya telah dilakukan Menteri BUMN Rini Sumarno dinilai tidak junjung tinggi asas transparansi.
Pengamat hukum Syamsuddin Radjab mengatakan, seharusnya Rini Soemarno membuka ruang publik untuk masyarakat memberi penilaian terhadap figur calon.
"Uji publik ini memudahkan untuk memilih yang terbaik. Cara seperti ini juga bisa menghindari tudingan akan terjadi sistim oligarki dan koncoisme di Kementerian BUMN," kata dia kepada wartawan di Jakarta (Senin, 10/11).
Selain itu, kata mantan Ketua Umum PBHI ini, penerapan asas transparansi dalam pengisian jabatan-jabatan strategis BUMN akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M Soemarno dikabarkan telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon direksi dan komisaris PT Pertamina yang diikuti oleh pimpinan dan mantan pimpinan BUMN.
Enam nama dikabarkan ikut berasal dari calon eksternal, yaitu Budi Gunadi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto, (Dirut Semen Indonesia), dan Rinaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom).
Kabarnya, calon kuat dalam bursa kandidat tersebut adalah Rinaldi Firmansyah yang disebut-sebut didukung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wapres Jusuf Kalla, namun belum ada konfirmasi langsung soal dukungan untuk Rinaldi.
[dem]
