Berita

Formulir Capres yang Mahal Hanya Konsolidasikan Kekuasaan Pengusaha

MINGGU, 09 NOVEMBER 2014 | 21:43 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Partai politik di Nigeria mematok harga tiket bagi siapa saja yang ingin maju sebagai calon presiden. Peoples Democratic Party (PDP) mematok harga 22 juta Naira atau sekitar Rp 1,7 miliar, sementara partai oposisi All Progressives Congress (APC) memasang harga 27,5 juta Naira atau sekitar Rp 2,1 miliar.

Analis politik dan hukum Nigeria, Eneruvie Enakoko mengatakan, pematokan harga formulir yang selangit ini sebagai perbuatan ilegal, karena akan mencegah partisipasi rakyat dalam proses pemilu dan mengkonsolidasikan kekuasaan di antara elit pengusaha.

"Jumlah uang yang luar biasa besar yang dibebankan oleh partai-partai politik hanya mencerminkan hubungan berbahaya antara politik dan bisnis besar. Itu mendorong mayoritas (di mana Nigeria adalah sebuah negara miskin) untuk diam," kata Eneruvie Enakoko.


Ia menambahkan, biaya tinggi yang diminta kepada calon presiden yang tidak memiliki "sarana" finansial yang besar, otomatis akan berasal dari pendukung-pendukungnya yang pengusaha yang mengharapkan "feedback."

"Jika si calon akhirnya berhasil memenangkan pemilu, ia akan merasa berhutang budi (kepada para pengusaha pendukungnya). Otomatis loyalitasnya akan tertuju kepada mereka, bukan ke seluruh rakyat," ujarnya kepada AFP, Minggu (9/11).[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya