Partai politik di Nigeria mematok harga tiket bagi siapa saja yang ingin maju sebagai calon presiden. Peoples Democratic Party (PDP) mematok harga 22 juta Naira atau sekitar Rp 1,7 miliar, sementara partai oposisi All Progressives Congress (APC) memasang harga 27,5 juta Naira atau sekitar Rp 2,1 miliar.
Analis politik dan hukum Nigeria, Eneruvie Enakoko mengatakan, pematokan harga formulir yang selangit ini sebagai perbuatan ilegal, karena akan mencegah partisipasi rakyat dalam proses pemilu dan mengkonsolidasikan kekuasaan di antara elit pengusaha.
"Jumlah uang yang luar biasa besar yang dibebankan oleh partai-partai politik hanya mencerminkan hubungan berbahaya antara politik dan bisnis besar. Itu mendorong mayoritas (di mana Nigeria adalah sebuah negara miskin) untuk diam," kata Eneruvie Enakoko.
Ia menambahkan, biaya tinggi yang diminta kepada calon presiden yang tidak memiliki "sarana" finansial yang besar, otomatis akan berasal dari pendukung-pendukungnya yang pengusaha yang mengharapkan "feedback."
"Jika si calon akhirnya berhasil memenangkan pemilu, ia akan merasa berhutang budi (kepada para pengusaha pendukungnya). Otomatis loyalitasnya akan tertuju kepada mereka, bukan ke seluruh rakyat," ujarnya kepada
AFP, Minggu (9/11).
[dem]
