Berita

Formulir Capres yang Mahal Hanya Konsolidasikan Kekuasaan Pengusaha

MINGGU, 09 NOVEMBER 2014 | 21:43 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Partai politik di Nigeria mematok harga tiket bagi siapa saja yang ingin maju sebagai calon presiden. Peoples Democratic Party (PDP) mematok harga 22 juta Naira atau sekitar Rp 1,7 miliar, sementara partai oposisi All Progressives Congress (APC) memasang harga 27,5 juta Naira atau sekitar Rp 2,1 miliar.

Analis politik dan hukum Nigeria, Eneruvie Enakoko mengatakan, pematokan harga formulir yang selangit ini sebagai perbuatan ilegal, karena akan mencegah partisipasi rakyat dalam proses pemilu dan mengkonsolidasikan kekuasaan di antara elit pengusaha.

"Jumlah uang yang luar biasa besar yang dibebankan oleh partai-partai politik hanya mencerminkan hubungan berbahaya antara politik dan bisnis besar. Itu mendorong mayoritas (di mana Nigeria adalah sebuah negara miskin) untuk diam," kata Eneruvie Enakoko.


Ia menambahkan, biaya tinggi yang diminta kepada calon presiden yang tidak memiliki "sarana" finansial yang besar, otomatis akan berasal dari pendukung-pendukungnya yang pengusaha yang mengharapkan "feedback."

"Jika si calon akhirnya berhasil memenangkan pemilu, ia akan merasa berhutang budi (kepada para pengusaha pendukungnya). Otomatis loyalitasnya akan tertuju kepada mereka, bukan ke seluruh rakyat," ujarnya kepada AFP, Minggu (9/11).[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya