Berita

Adhie M Massardi

Politik Keji di Balik Rencana Penaikan Harga BBM

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 18:40 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI

MENAIKKAN harga bahan bakar minyak (BBM) sudah jadi cita-cita Presiden Joko Widodo sebagaimana pernah diungkapkannya semasa kampanye pilpres 2014.

Saya tidak tahu siapa yang mendorong Jokowi untuk lekas menaikan harga BBM. Yang saya tahu, ada selisih uang (subsidi) yang sangat besar dan tak terkontrol bila itu disalurkan langsung dalam bentuk BLT atau BLSM atau yang semacam itu. Bahkan BPK maupun KPK mustahil mendeteksi penyimpangan di sektor ini.
 
Tapi sudahlah. Itu kita sebut saja bagian dari "limbah politik" atau rejeki kekuasaan, sebagai instrumen untuk Biaya Balik Modal politik yang sudah dikeluarkan, sebagaimana dilakukan oleh penguasa sebelum mereka. Toh selama ini kita (rakyat Indonesia) juga ikhlas-ikhlas saja. Saya hanya keberatan pada cara dan strategi menaikkan harga BBM yang akan dilakukan rezim ini.


Perhatikan, mereka (rezim) ini sudah memastikan harga BBM akan dinaikkan. Tapi waktunya dibuat ngambang. Hal ini dimaksudkan agar (1) para penentang rencana penaikan harga BBM akan kehabisan energi karena tidak tahu kapan harga BBM bakal dinaikan. Sehingga ketika harga BBM benar-benar dinaikkan, energi perlawanan sudah ludes.

Mengambangkan hari H penaikan harga BBM juga mengakibatkan tak terkendalinya harga sembako, karena pedoman (harga BBM) yang belum jelas (berapa). Kepanikan rakyat akan harga-harga (sembako) yang melambung tidak karuan ini, secara psikologis akan merontokkan mental perlawanan.
Sehingga, daripada harga melambung tidak karuan, akhirnya rakyat sepakat dalam kepsrahan: "Silakan naikan harga BBM... Daripada ekonomi jadi begini....!!"

Sungguh, ini politik menaikkan harga BBM yang keji. Ibarat menyiksa korban sedemikian rupa, sehingga si korban yang tak tahan akan penderitaan merintih pasrah: "Cepat bunuh saja kami....!"

(ADHIE M MASSARDI 07:11:14)

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya