Berita

Adhie M Massardi

Politik Keji di Balik Rencana Penaikan Harga BBM

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 18:40 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI*

MENAIKKAN harga bahan bakar minyak (BBM) sudah jadi cita-cita Presiden Joko Widodo sebagaimana pernah diungkapkannya semasa kampanye pilpres 2014.

Saya tidak tahu siapa yang mendorong Jokowi untuk lekas menaikan harga BBM. Yang saya tahu, ada selisih uang (subsidi) yang sangat besar dan tak terkontrol bila itu disalurkan langsung dalam bentuk BLT atau BLSM atau yang semacam itu. Bahkan BPK maupun KPK mustahil mendeteksi penyimpangan di sektor ini.
 
Tapi sudahlah. Itu kita sebut saja bagian dari "limbah politik" atau rejeki kekuasaan, sebagai instrumen untuk Biaya Balik Modal politik yang sudah dikeluarkan, sebagaimana dilakukan oleh penguasa sebelum mereka. Toh selama ini kita (rakyat Indonesia) juga ikhlas-ikhlas saja. Saya hanya keberatan pada cara dan strategi menaikkan harga BBM yang akan dilakukan rezim ini.


Perhatikan, mereka (rezim) ini sudah memastikan harga BBM akan dinaikkan. Tapi waktunya dibuat ngambang. Hal ini dimaksudkan agar (1) para penentang rencana penaikan harga BBM akan kehabisan energi karena tidak tahu kapan harga BBM bakal dinaikan. Sehingga ketika harga BBM benar-benar dinaikkan, energi perlawanan sudah ludes.

Mengambangkan hari H penaikan harga BBM juga mengakibatkan tak terkendalinya harga sembako, karena pedoman (harga BBM) yang belum jelas (berapa). Kepanikan rakyat akan harga-harga (sembako) yang melambung tidak karuan ini, secara psikologis akan merontokkan mental perlawanan.
Sehingga, daripada harga melambung tidak karuan, akhirnya rakyat sepakat dalam kepsrahan: "Silakan naikan harga BBM... Daripada ekonomi jadi begini....!!"

Sungguh, ini politik menaikkan harga BBM yang keji. Ibarat menyiksa korban sedemikian rupa, sehingga si korban yang tak tahan akan penderitaan merintih pasrah: "Cepat bunuh saja kami....!"

(ADHIE M MASSARDI 07:11:14)

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya