Berita

Bambang Widjojanto/rmol

Hukum

Gemas: Bambang Widjojanto Tak Layak Jadi Pimpinan KPK

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 14:17 WIB | LAPORAN:

. Bambang Widjojanto tak layak menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK yang membidangi penindakan itu harus diberhentikan lantaran diduga terkait dengan perkara penanganan Pilkada Kotawaringin Barat.

"KPK harusnya malu dengan slogan 'berani jujur itu hebat'. Sebab, pimpinannya saja tidak jujur," seru Ali Ramdhoni di depan Kantor KPK Jakarta, Kamis (7/11).

Ali datang tak sendirian. Dia bersama puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemas). Adapun Ali merupakan koordinator aksi di barisan massa itu.


Alasan lainnya, track record alias rekam jejak Bambang selama menjadi pengacara dinilai tak bersih. Apalagi belakangan, kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan Bambang.

"Pilkada kota Waringin Barat dan Tapanuli Tengah, pengacara LPS sehingga terjadinya bailout Bank Century," beber Ali.

Ada juga kasus 30 kontainer Blackberry. Di kasus itu, Jhonny Abbas selaku terdakwa divonis bebas, dan BW sapaan akrab Bambang adalah pengacaranya.

"Untuk itu kami mendesak KPK untuk setidaknya menonaktifkan Bambang dari jabatan pimpinan. Meminta DPR yang baru juga presiden yang baru agar menindaklanjuti desakan kami," terangnya.

Ali dalam kesempatan ini juga menyerukan agar DPR bisa mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan atau minimal menonaktifkan BW dari jabatannya.

"Bersihkan KPK dari oknum korup dan tegakkan supremasi hukum untuk Indonesia bangkit dan hebat," terang Ali.

Di akhir aksinya, para massa aksi menyerahkan sapu lidi ke perwakilan KPK. Ali mengatakan, sapu lidi tersebut diberikan ke KPK guna membersihkan oknum korup. Setelah sapu lidi tersebut diterima, para massa aksi lalu membubarkan barisannya.

Aksi ini berlangsung damai dan tak membuat lalu lintas Jalan HR Rasuna Said tersendat. Aksi ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya