Putusan MK Kemenangan Besar untuk Petani

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review Undang Undang Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3). Putusan tersebut merupakan kemenangan besar untuk petani.

"Petani tinggal bawa UU ini untuk implementasi land reform di tingkat lokal, untuk redistribusi tanah-tanah produktif," ujar Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam keterangannya (Rabu, 5/11).

MK dalam putusannya antara lain membatalkan Pasal 59 yang mengatur tentang hak sewa tanah terlantar milik negara. MK menilai hak sewa tanah terlantar milik negara bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya tanah terlantar objek landreform tidak boleh disewakan ke rakyat, karena praktik ini artinya kembali ke era kolonial. Sementara hak atas tanah dijamin sepenuhnya di dalam UU, dan redistribusi tanah untuk pertanian dan usaha agraria harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, Hamdan Zoelva serta Ahmad Fadil Sumadi, kemarin (Rabu, 5/11) pukul 16.50 WIB di MK, sembilan hakim juga memutuskan bahwa aturan mengenai organisasi tani menjadi tak mengikat hanya milik pemerintah. UU P3 akhirnya menyilakan organisasi tani dari, oleh dan untuk rakyat. Petani pun tak berkewajiban ikut organisasi milik pemerintah. Jadi bisa saja ikut organisasi yang sudah ada, atau membentuk sendiri.

"Kaum tani dan mereka yang bekerja di pedesaan harus bergembira. Dan tentunya siap-siap bekerja keras demi kedaulatan pangan Indonesia," ujar Henry.

Judicial review UU ini disampaikan Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesian Human Right Comitte for Social Justice (IHCS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Pendaftaran gugatan uji materi ke MK dilakukan pada akhir September 2013.

Mereka berpandangan kehadiran UU Nomor 19/2013 tentang P3 menghambat petani untuk memanfaatkan tanah negara dan berproduksi.[dem]