Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Penerimaan Pajak DKI Menurun Akibat Minimnya Petugas Lapangan

KAMIS, 06 NOVEMBER 2014 | 00:04 WIB | LAPORAN:

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan penyebab utama mengapa penerimaan pajak menurun karena pihaknya kekurangan personil.

Kata Iwan, untuk mendata wajib pajak di lapangan dibutuhkan sekitar 1.400 petugas pajak, sementara itu jumlah pegawai yang dimiliki Dinas DPP saat ini hanya 860 orang. Artinya, masih kekurangan 540 orang.

"Harusnya ada 1400 petugas pajak untuk melakukan swiping, kendala saya orangnya kurang, dan ini sudah kurang sekali. Soalnya sementara ini baru ada 860-an orang saja yang bertugas," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).


Untuk diketahui, DKI berhasil menarik pajak sebanyak 85,70% atau senilai Rp19,383 triliun pada tahun 2013 lalu. Angka tersebut belum mencapai target yang seharusnya dari Rp22,618 triliun.

Penerimaan pajak DKI tahun 2014 ini menurun drastis. Ada empat jenis pajak daerah yang tidak mencapai target. Diantaranya, pajak BBNKB, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Realisasi penerimaan pajak daerah saat ini baru mencapai 68% dari target. Artinya hanya ada pemasukan Rp22,4 triliun dari sektor pajak daerah.

Sementara itu, penerimaan Pajak Reklame baru mencapai 27 persen atau
senilai Rp 659, 374 juta. Padahal target penerimaan pajak DKI mencapai Rp2,4 triliun. Sementara penerimaan Pajak Parkir baru sekitar 41,2 persen atau Rp329,582 juta. Padahal targetnya Rp800 juta.

Penerimaan pajak lainnya yang mengalami penurunan drastis adalah Pajak BPHTB baru mencapai 49,63% atau senilai Rp2,481 triliun. Padahal. Target yang harus diperoleh Pemprov DKI sebanyak Rp5 triliun. Pajak Rokok baru mencapai 34,66 persen atau Rp138,643 juta. Padahal targetnya Rp400 juta.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya