Berita

ilustrasi

Kerjanya Baru Banting Meja Dan Ribut Kok DPR Minta Tunjangan...

Interupsi, Tunjangannya Disumbangin Ke Panti Jompo Aja
RABU, 05 NOVEMBER 2014 | 10:20 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pegiat media sosial tertawa men­dengar anggota DPR mengeluh soal tunjangan. Tweeps mengusulkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR menyumbangkan tunjangan wakil rakyat ke panti jompo.

Tweeps @fuat_susanto menilai, tak pantas anggota dewan ngeluh masalah tunjangan. Sebab, sejak di­lantik mereka belum berkerja mak­simal untuk rakyat. Orang kerja baru banting meja sama ribut bagi-bagi kekuasaan ngapain minta tun­jangan. Nggak pantas,” sentilnya.

Tweeps @Syabriansyah menya­rankan, Sekjen tidak mencairkan tun­­jangan bulan pertama wakil rak­yat. Interupsi, DPR belum kerja. Tunjangannya dikasih ke panti jompo saja,” sarannya.


Tweeps @fadjroeL mengusulkan gaji bulan pertama anggota dewan diserahkan kepada konsituen. Ayo tunjangannya dibagi saja ke rakyat,” usulnya.

Tweeps @ondarnis menilai, ang­gota dewan yang masih me­nuntut tunjangan tidak punya malu. Kalo masih punya malu harusnya malu tidak kerja minta tunjangan dan tunjangan,” sindirnya.

Tweeps @edi_21_mudo geli mendengar beberapa wakil rakyat me­nuntut tunjangan segera dicair­kan. Geli punya anggota DPR ma­cam kalian. Udah nggak bermutu, kerjanya ribut doang,” ketusnya.

Tweeps @suweee mengusulkan, anggota DPR tidak diberi tunjangan sebelum islah. Kalau masih ribut mending dibekukan buat satu pe­riode dulu deh,” sarannya.

Tweeps @uhuyyyyy meminta wa­kil rakyat yang membentuk DPR tandingan tidak diberikan tunjangan. Yang nggak legowo kalah di par­lemen,  jangan digaji,” ketusnya.

Account @omenromances men­duga, anggota DPR ngaku-ngaku belum menerima tunjangan karena takut dipotong partai. Nggak mau ditagih Parpol, ngaku-ngaku belum terima tunjangan ya, hehe,” ledeknya.

Account @made.tamtam bilang, anggota dewan sebenarnya tidak memikirkan gaji. Sebab, gaji pokok dewan tidak besar. DPR ngeluh itu karena sekjen belum cairkan tunja­ngan, bukan gaji,” duganya.

Account @tybal khawatir wakil rakyat ngutang karena gajinya belum dibayarkan. Hati-hati nanti mereka mencari pendapatan dari tempat lain,” ingatnya.

Di Facebook, pengguna bernama Dwi Basuki Rahmat mengusulkan, gaji bulan pertama anggota dewan disumbangkan untuk korban ben­cana alam. Disalurkan ke kor­ban Gunung Sinabung atau korban ke­keringan di Jawa sja,” sarannya.

Facebooker Kangmas_kampret bilang, politisi yang belum men­da­patkan gaji, tidak layak disebut ang­gota DPR. Orang baru yang belum gajian, belum layak disebut anggota DPR tuh, hehe,” ledeknya.

Facebooker Sari Pungat menilai, anggota DPR yang menuntut gaji tidak punya malu. Urat malunya sudah putus, merengek minta gaji,” ketusnya.

Anggota Fraksi PKB Khrisna Mukti mengaku telah menerima ga­ji sebagai wakil rakyat di DPR. Na­mun, dia mengaku belum mene­rima tunjangan. Gaji sudah terima kok. Hanya tunjangan-tunjangan yang belum kami terima,” ujarnya.

Khrisna mengingatkan adanya peraturan keuangan DPR terdapat pasal yang mengatur tunjangan DPR. Namun, tunjangan itu tidak da­pat diberikan bila anggota DPR be­lum bekerja. Ia pun berharap agar anggota DPR dapat segera bekerja agar tunjangan anggota dewan da­pat segera dicairkan.

Ya semoga ada solusi yang bijak secepatnya untuk mengatasi masalah dualisme DPR ini. Semoga pihak KMP mendapat petunjuk dan hida­yah dari Allah untuk kembali ke jalan yang benar,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku be­lum menerima tunjang­an. Selama ini, untuk membiayai rapat dan keperluan operasional se­bagai Wakil Ketua DPR, Fadli me­ngaku mero­goh kocek dari kantong­nya sendiri. Saya keluar buat rapat dan yang lain-lain. Jadi saya masih membiayai sendiri,” ungkapnya.

Fadli mengaku tidak tahu, apakah belum turunnya gaji anggota dewan tersebut akibat konflik yang terjadi di DPR. Saya tidak tahu ya, yang pasti saya masih menggunakan biaya sendiri,” tuturnya. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya