Selama ini, banyak penanganan konflik di wilayah sipil yang tidak bisa terselesaikan. Hal itu karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan militer, bukan menggunakan pendekatan sipil.
"Penanganan konflik di wilayah sipil harus diselesaikan dengan pendekatan sipil, bukan dengan gaya militer," tegas pengamat kebijakan publik Universitas Nasional (Unas), Munandar Nugraha, dalam surat elektronik yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Senin, 3/11)
Karena itu, Munandar mengharapkan pemerintahan Joko Widodo bisa memetik pelajaran dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam hal penanganan politik keamanan.
"Dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pendekatan politik keamanan yang dilakukan pemerintah selalu berbau militeristik. Presiden Jokowi harus mampu mengubah paradigma ini," sarannya.
Untuk memperkuat hal tersebut, kata Munandar, bisa dimulai dari penunjukan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) yang tepat.
"BIN sebagai institusi sipil harus dipimpin oleh kalangan sipil yang mampu menangani berbagai potensi konflik yang ada di negeri ini. Kalau BIN dipimpin militer, paradigmanya selalu militeristik," lanjutnya.
Menurut Munandar kalau jabatan strategis itu dinahkodai oleh militer maka yang akan terjadi seperti pemerintahan sebelumnya, yaitu tidak mampu menangani konflik di akar rumput, lalu bersikap represif.
"Dinamika yang berkembang saat ini bukan lagi perang senjata antar militer, tetapi perang pemikiran dan perang teknologi," tegasnya.
[ald]
