Berita

net

Hukum

KPK, Apa Kabar Orang-orang yang Bertanda Merah dan Kuning?

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 16:23 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh lari dari tanggung jawab. Lembaga itu harus mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Kerja yang mendapat tanda kuning dan merah, atau terkait dengan pidana korupsi, ketika seleksi sebelum pengumuman susunan kabinet oleh Presiden Joko Widodo .

"Kami minta pertanggungjawaban KPK. Mereka sebelumnya sudah mengatakan ada nama-nama calon menteri bertanda merah dan kuning. Entah yang bersangkutan dipilih sebagai anggota kabinet atau tidak, seharusnya KPK segera menindaklanjuti," kata tokoh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti, di Kantor KPK, Jakarta, Senin (3/11).

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) ini mengkritik KPK. Kata dia, di era kepemimpinan Abraham Samad Cs, KPK hanya relatif fokus dalam operasi tangkap tangan. KPK terkesan mengabaikan kasus korupsi yang terkait dengan masa lalu.


"Jadi kalau KPK masih menggunakan cara yang sama dalam penanganan kasus korupsi, maka nama-nama yang diindikasikan 'merah dan kuning' akan lewat begitu saja sekalipun nama-nama itu masuk atau tidak dalam kabinet," terang Ray.

"Karena itu kami mendorong KPK untuk membongkar kasus, tidak sekedar tangkap tangan. Terlebih pada kasus-kasus korupsi masa lalu, sekarang atau yang akan datang," sambung Ray.

Tanda merah dan kuning adalah tanda yang ditetapkan KPK untuk sejumlah nama calon menteri Jokowi-JK yang bermasalah dengan kasus korupsi. Apa yang dilakukan KPK sesuai permintaan Jokowi untuk memastikan kabinetnya bersih dari korupsi dari mulai sebelum pelantikan.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada delapan nama calon menteri yang diberi tanda oleh KPK. Hal itu pula yang jadi dalihnya mengapa pengumuman susunan kabinet tertunda-tunda. Sayangnya Jokowi tidak menyebutkan siapa saja delapan nama itu.

Tanda merah menunjukkan risiko tinggi bahwa calon menteri itu terlibat kasus dugaan korupsi, sedangkan tanda kuning menunjukkan adanya laporan masyarakat yang masuk ke KPK mengenai calon menteri tersebut. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya