Berita

sutiyoso/net

Hukum

Dugaan Korupsi Bang Yos Dilaporkan ke KPK

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 16:03 WIB | LAPORAN:

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Korupsi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan korupsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era pemerintahan Gubernur Sutiyoso atau akrab dipanggil Bang Yos.

Dugaan korupsi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu terkait pengadaan fasilitas umum dan sosial serta pengadaan bus Transjakarta tahun 2003-2004.

"MPK mendatangi kantor KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang diduga telah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso," kata salah satu pelapor dari MPK, Hari Purwanto, di Kantor KPK Jakarta, Senin (3/11).


Dia mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan dua laporan ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. Pertama, seputar dugaan korupsi dalam pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum selama Sutiyoso menjabat.

"Dugaan korupsi dalam pengadaan fasum dan fasos dari developer yang bandel dalam membayar kewajiban terhadap Pemda pada 2007," terang dia.

Kerugian negara dalam kasus itu diperkirakan mencapai Rp 13 triliun akibat tidak ada pembayaran dari perusahaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam pembangunan fasos dan fasum ini. Angka itu muncul dari pembangunan 68.400 rumah susun yang rencananya dipergunakan kalangan tidak mampu.

"Tapi tidak ditagih Pemda," sambungnya.

Nah, laporan kedua, sebut Hari, terkait dengan pengadaan bus tahun 2003-2004. Sutiyoso kala itu menjabat sebagai gubernur untuk periode kedua. Dalam pengadaan "busway" itu, KPK menjerat Rustam Effendi selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Pengadaan Busway, Sylvira Ananda, sebagai tersangka.

"Apakah hanya mengorbankan kepala dinas? Sedangkan pucuk pimpinannya tidak dihukum? Sutiyoso harus bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan di era pemerintahannya," tegas Hari. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya