Berita

presiden joko widodo/net

Politik

Supremasi Sipil, Jokowi Harusnya Tak Lagi Tempatkan Militer di Pimpinan BIN

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 13:57 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menempatkan sipil dalam pucuk pimpinan lembaga pertahanan negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal itu merupakan bagian dari penegakkan supremasi sipil yang telah digulirkan sejak awal reformasi. Supremasi sipil tersebut dinilai mampu mengurangi sekat antara militer, polisi, dan masyarakat sipil.

"Kepala BIN harusnya berasal dari kalangan sipil. Karena sekarang ini eranya bukan lagi perang senjata, bukan lagi era dominasi militer. Banyak problem di wilayah sipil yang harus ditangani Jokowi dengan gaya humanis dan clean goverment. Kalau pembantunya bernalar militeristik, dan berbau korupsi ini berbahaya," kata Direktur Eksekutif Institut Proklamasi Arif Rahman dalam rilis yang diterima redaksi beberapa waktu lalu (Senin, 3/11).


Menurut Arif, dengan menempatkan sosok sipil dipucuk lembaga pertahanan negara seperti BIN, maka diharapkan tidak lagi ada tebang pilih dalam suatu kasus pidana dan arogansi militer yang belakangan ini dinilainya cenderung meningkat.

"Saya khawatir, kalau Kepala BIN dikendalikan militer, selain adanya tebang pilih terhadap kasus tertentu, juga akan meningkatkan kesan hak istimewa kalangan militer seperti pada masa orde baru. Keistimewaan ini yang selama ini melahirkan sifat arogansi militer sejak masa Orde Baru," sambung Arif.

Menurutnya, selama ini banyak kasus yang belum jelas penanganannya. Ia juga menyebut bahwa di sejumlah daerah juga kerap terjadi konflik bersenjata yang justru diperankan oleh para prajurit militer dan polisi.

Dengan demikian, arogansi aparat bersenjata terhadap kalangan sipil harus dieliminir.

"Kalau Kepala BIN dari kalangan militer, upaya revolusi mental di tubuh militer sulit diwujudkan. Jangan sampai Presiden Jokowi mengkhianati amanat reformasi karena tidak berani melawan dominasi militer," pungkasnya. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya