Berita

ilustrasi/net

Politik

Tuduhan KIH Didasarkan pada Logika Dangkal

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 10:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tuduhan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengatakan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) haus kekuasaan didasarkan pada logika yang sangat dangkal.

Menurut Presidium Pemuda Indonesia, Ahmad Fanani, tujuan partai politik tentu saja untuk merebut kekuasaan. Dalam kompetisi politik, perebutan kekuasaan itu sah dan bukan sesuatu yang tabu. Itu telah dipraktikkan sejak zaman Yunani atau bahkan sebelumnya hingga hari ini.

"Buktinya, PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan juga PPP semuanya berorientasi kekuasaan. Kalau tidak mau berebut kekuasaan, ya partainya harus diubah menjadi ormas,” ujar Fanani dalam perbincangan dengan redaksi.


Partai politik, menurut Fanani, memiliki fitrah haus kekuasaan. Modus perjuangannya adalah merebut kekuasaan, memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat luas, dan mempertahankannya agar tidak jatuh pada kekuatan politik lain.

Hal yang perlu digarisbawahi, sambungnya, perebutan kekuasaan itu harus dilakukan sesuai dengan konstitusi, UU, dan aturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan itulah yang diharapkan dapat menertibkan setiap proses kompetisi dalam demokrasi.

"Apa yang dilakukan KMP itu sah. Apalagi yang mereka perjuangkan itu hanya pimpinan MPR, DPR, dan AKD. Kalau itu dianggap salah, maka Jokowi-JK yang merebut kursi presiden dan seluruh kabinetnya juga salah. Itu lebih haus kekuasaan dibanding KMP,” kata dia lagi membandingkan.

Dalam konteks itu, Fanani berpendapat bahwa KIH sah merebut posisi-posisi strategis di Parlemen. Namun manuver KIH harus tetap taat dalam koridor konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila hal-hal itu itu dilanggar, haus kekuasaan yang mereka pertontonkan sungguh sangat memalukan. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya