Berita

sudirman said/net

Alasan Menteri ESDM Pertahankan Petral Dinilai Konyol

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 09:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tetap ingin mempertahankan keberadaan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura.

Petral yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina selamai ni dikenal sebagai instrumen impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.

Menurut Sudirman Said dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Sabtu lalu (1/11), Indonesia masih membutuhkan instrumen “trading” migas di luar negeri seperti Petral. Dia mengatakan, Petral mempunyai fleksibilitas, kemampuan kredit besar, dan terdaftar dalam pasar internasional.


Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, penjelasan Sudirman ini konyol. Rizal Ramli menyayangkan bila Presiden Joko Widodo memakan mentah-mentah pendapat seperti yang disampaikan Sudirman Said itu.

“Pertamina memiliki kredibilitas, credit worthiness yang besar,” ujar Rizal Ramli dalam perbincangan dengan redaksi, Senin pagi (3/11).

Mantan Menko Perekonomian di era Abdurrahman Wahid ini menjelaskan, pemerintah ketika itu juga menghadapi persoalan yang kurang lebih sama.

“Presiden Gus Dur berani menghapuskan mafia ekpor minyak mentah yang subur di zaman Soeharto. Pertamina tidak perlu jual minyak mentah lewat perusahaan kertas atau paper trading company di Hongkong yang jadi alat kroni-kroni kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sekitar 30 hingga 40 sen dolar AS per barel dari ekpor minyak mentah Indonesia,” kata Rizal Ramli.

“Kok Presiden Joko Widodo terbujuk argumen konyol Sudirman,” sambungnya.

Lebih lanjut Rizal Ramli mengatakan, pemerintah baru harus berani membubarkan Petral karena selama ini menjadi istrumen yang digunakan mafia impor migas demi patgulipat yang merugikan negara.

“Pembelian minyak bisa langsung dilakukan oleh Pertamina dari negara produsen, bukan dari para brokers,” demikian Rizal Ramli. [dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya