Berita

Jumhur Hidayat: Jangan Remehkan Ibu Susi

MINGGU, 02 NOVEMBER 2014 | 22:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Sejak diberi amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sosok Susi Pudjiastuti terus menyedot perhatian publik.

Berbagai pertanyaan bernada kecewa mengemuka. Susi dinilai tidak layak dan tidak akan mampu memimpin kementrian?

Selain hanya tamatan SMP, kebiasaan merokok dan tato yang ada di kaki, diantara yang dijadikan sebagai alasan Presiden Jokowi telah salah memilih Susi.


Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), M. Jumhur Hidayat, punya penilaian lain terhadap sosok Susi. Bos Susi Air itu, bagi Jumhur, perlu diberi kesempatan untuk bekerja.

Terbukti, kata dia, beberapa hari setelah dilantik sebagai menteri, Susi telah melakukan beberapa gebrakan. Diantaranya, melarang jual beli ikan di tengah laut, dan melarang subsidi solar bagi kapal besar.

Susi juga memerintahkan program kementeriannya hanya akan disalurkan kalau pemda sudah membuat perda pelarangan jual-beli kepiting yang bertelur, ikan yang bertelur, udang yang bertelur, pelarangan penebangan hutan bakau, pelarangan penggunaan bahan kimia di tambak.

"Jangan meremehkan Ibu Susi. Jangan-jangan dia jadi menteri yang paling berani dan terbaik di kabinet kerja," kata dia dalam pesan elektroniknya kepada redaksi (Minggu, 2/11).

Karena itulah Jumhur berharap berbagai gebrakan Susi mengomandoi KKP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan.

"Semoga saja nelayan dan masyarakat pesisir semakin sejahtera," Jumhur Hidayat.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya