KPK Didesak Tangkap Menteri Bermasalah

Keluarga Besar Marhaenis (KBM) mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bersih dari orang-orang yang dicurigai terindikasi tindak pidana korupsi. Karena itu, KMB akan mengawal penangkapan delapan nama calon menteri yang masuk dalam daftar kuning dan merah sebagaimana diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Komitmen kami adalah pemerintahan Jokowi-JK yang bersih. Karena itu, pernyataan KPK saat pelantikan kabinet yang menegaskan akan menangkap delapan nama yang masuk dalam daftar kuning dan merah akan kita dukung," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis Fachruddin kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 30/10).

Fachruddin meyakini KPK telah memiliki bukti awal yang kuat terkait nama-nama yang dimasukannya dalam daftar kuning dan merah. Pasalnya, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak akan gegabah memberikan rekomendasi kepada Jokowi agar tidak memilih nama-nama itu menjadi menteri.

"Kita terus mendorong KPK agar bisa membuktikanya pada publik. Siapakah delapan nama itu, tersangkut kasus apa?" tekannya.

Pengungkapan nama-nama yang masuk daftar kuning dan merah KPK sangat penting. Karena dengan begitu, keresahan para calon menteri yang gagal masuk kabinet kerja akibat tanda merah dan kuning KPK bisa dihilangkan.

"Mereka tentu bertanya-tanya, apakah nama mereka masuk dalam daftar KPK atau tidak. Mereka tentu tidak ingin namanya tercemar jika pengungkapannya tidak dilakukan secepatnya. Agar publik tenang dan pemerintah juga bisa fokus bekerja," tambah Sekjend KBM, Yulianto W. Rahardjo, di tempat yang sama.

Pembentukan kabinet Kerja Jokowi-JK menuai polemik. Salah satunya terkait dengan tetap masuknya nama yang mendapatkan catatan merah dari KPK. Nama Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi salah satu nama dari jajaran kabinet yang disorot. Pasalnya Rini sempat diperiksa dalam kasus BLBI oleh KPK.

Sebelumnya, Anggota DPR RI, Tubagus Hasanuddin, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap nama-nama menteri jika ada yang mendapat catatan kuning dan merah. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah.

"Malaikat sekalipun akan kita jebloskan ke penjara kalau bersalah. Saya mohon dengan hormat kepada Pak Abraham Samad (Ketua KPK), yang mengalir darah tentara, ayahnya tentara, tunjukkan merahmu. Kalau ada benar stabilo merah, segera tangkap, bongkar saja," paparnya politisi PDI Perjuangan di Gedung DPR Jakarta, baru-baru ini.[dem]