Berita

Hukum

KPK Desak Kemenhukham Tindak Tegas Mochtar Mohammad

RABU, 29 OKTOBER 2014 | 20:41 WIB | LAPORAN:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus tindak tegas narapidana kasus korupsi, Mochtar Muhammad yang kedapatan keluyuran keluar sel.

"Harus ada sanksi ke pelaksananya," kata Jurubicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (29/10).

Dia mempertanyakan pengawasan keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Alasannya, Amir Syamsuddin yang menjabat Menkumham kala itu menyebut Lapas Sukamiskin ketat.


"Kalau benar keluar tanpa izin, bagaimana pengawasan di LP Sukamiskin. Dulu era menkumham lam, bilang pengawasannya ketat. Ini perlu dipertanyakan kalau ternyata dia bisa keluar," sebut Johan.

Selebihnya, Johan mengatakan KPK siap menindak jika ternyata ada dugaan suap terkait mudahnya Mochtar keluar lapas. "Kalau ada dugaan suap, KPK bisa bertindak. Kalau ternyata ada laporan dia keluyuran karena bayar sipir," tandas Johan yang baru dilantik sebagai Deputi Pencegahan KPK itu.

Sebelumnya, Informasi yang didapat, Mochtar Muhammad dikabarkan diam-diam keluar tahanan pada Senin 27 Oktober lalu. Dia disebut tengah makan malam di sebuah rumah makan di bilangan Jakarta Selatan. Saat keluar, Mochtar nampak mengenakan kaos biru dan celana levis biru lengkap dengan sepatu kasual tengah menyantap makanan khas Makassar.[dem]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya