Berita

azis syamsuddin/net

Hukum

KPK Hargai Penunjukan Azis Syamsuddin Jadi Ketua Komisi III

RABU, 29 OKTOBER 2014 | 18:44 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menghormati keputusan para legislator di Senayan yang memutuskan Azis Syamsuddin menjadi Ketua Komisi III DPR RI.

Azis pernah beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan Simulator SIM yang ditangani KPK.

"Itu kan proses politik di DPR. Hak DPR memilih siapapun, kami tetap hormati keputusan itu," terang Johan Budi dalam keterangan pers di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/10).


Tidak ada kekhawatiran dari KPK bahwa mitra kerjanya di DPR itu akan menghambat kinerja maupun anggaran KPK.

"Kami tetap fokus pada urusan hukum," tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin diamanatkan menjadi Ketua Komisi III DPR RI dalam keputusan sidang paripurna pemilihan pimpinan Komisi III di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (Rabu, 29/10).

Dalam sidang ini juga terpilih empat Wakil Ketua Komisi III. Mereka adalah Desmond J Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat) dan Mulfachri Harahap (PAN). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan hukum, Fadli Zon.

Komisi III DPR memiliki ruang lingkup hukum, HAM dan Keamanan. Mereka bermitra kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR, Setjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT).

Pemilihan pimpinan Komisi III sama halnya dengan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya, di mana partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak hadir.
PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura belum menyetorkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan. Sementara PPP versi Suryadharma Ali sudah menyetorkan nama, tapi tidak hadir dalam sidang.

Namun sidang tetap berjalan karena sudah kuorum oleh anggota fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya