Pemilihan nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru harus disoroti tajam oleh masyarakat. Apalagi perkembangan terakhir menyebutkan ada nama yang dianggap punya catatan hitam dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masuk ke dalam bursa pencalonan.
Demikian disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, kepada , beberapa saat lalu (Rabu, 29/10).
Haris menanggapi masuknya dua nama bekas petinggi militer yang buruk dalam catatan HAM, yaitu eks Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.
"Dua-duanya punya catatan pelanggaran HAM, dan kasusnya belum selesai. Dan itu tidak baik buat bangsa ini dan tidak baik untuk keluarga korban dan tidak baik buat masa depan bangsa," terangnya.
Menurut dia, kalau ada pejabat publik punya catatan pelanggaran HAM, artinya dia punya pengkhianatan terhadap bangsa ini. Tidak hanya itu, berarti orang itu tidak taat pada penegakan hukum.
"Kalau dikasih wewenang publik, dia bisa memanipulasi karena merasa kebal, kemudian tidak taat hukum. Ini ancaman buat masyarakat. Apalagi untuk posisi Kepala BIN, jabatan itu kan punya wewenang unik, berarti dia bisa membahayakan keamanan masyarakat," ungkapnya.
Terkait dua nama Sutiyoso dan Sjafrie, dia menegaskan, kasus dugaan pelanggaran HAM mereka yang paling menonjol adalah keterlibatan di Kerusuhan Mei 1998, kasus penculikan aktivis, kasus 27 Juli 1996, dan penjualan lahan di DKI Jakarta kepada pengusaha hitam.
[ald]
