Berita

haris azhar/net

Pertahanan

Dua Nama Ini Dikhawatirkan Kontras Jadi Kepala Badan Intelijen

RABU, 29 OKTOBER 2014 | 14:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemilihan nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru harus disoroti tajam oleh masyarakat. Apalagi perkembangan terakhir menyebutkan ada nama yang dianggap punya catatan hitam dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masuk ke dalam bursa pencalonan.

Demikian disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, kepada , beberapa saat lalu (Rabu, 29/10).

Haris menanggapi masuknya dua nama bekas petinggi militer yang buruk dalam catatan HAM, yaitu eks Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.


"Dua-duanya punya catatan pelanggaran HAM, dan kasusnya belum selesai. Dan itu tidak baik buat bangsa ini dan tidak baik untuk keluarga korban dan tidak baik buat masa depan bangsa," terangnya.

Menurut dia, kalau ada pejabat publik punya catatan pelanggaran HAM, artinya dia punya pengkhianatan terhadap bangsa ini. Tidak hanya itu, berarti orang itu tidak taat pada penegakan hukum.

"Kalau dikasih wewenang publik, dia bisa memanipulasi karena merasa kebal, kemudian tidak taat hukum. Ini ancaman buat masyarakat. Apalagi untuk posisi Kepala BIN, jabatan itu kan punya wewenang unik, berarti dia bisa  membahayakan keamanan masyarakat," ungkapnya.

Terkait dua nama Sutiyoso dan Sjafrie, dia menegaskan, kasus dugaan pelanggaran HAM mereka yang paling menonjol adalah keterlibatan di Kerusuhan Mei 1998, kasus penculikan aktivis, kasus 27 Juli 1996, dan penjualan lahan di DKI Jakarta kepada pengusaha hitam. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya