HM Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Hukum Berpotensi Disabotase Politik

Indonesia Corruption Watch mewanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Saat aktif di Korps Adyaksa, HM Prasetyo tidak pernah menorehkan prestasi besar.

"Prasetyo tidak tepat dijadikan Jaksa Agung. Terlebih saat ini ia sudah menjadi politisi, konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara," ucap Koordinator ICW, Ade Irawan, dalam surat elektroniknya kepada sesaat lalu (Senin, 27/10).

Saat ini Prasetyo tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem. Namanya tiba-tiba menyeruak ke permukaan sebagai calon Jaksa Agung diduga kuat karena dorongan partai.

Ade mengingatkan Jokowi tidak salah memilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan ini sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum.  Jaksa Agung harus berintegritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan.

Jika memilih Prasetyo, menurut dia, kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai.

"Jokowi harus sangat hati-hati dalam memilih posisi Jaksa Agung. Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar partai karena ini akan merusak korps Adhyaksa," pungkas Ade.[dem]