Berita

samad dan jokowi/net

Hukum

PKS: Jokowi-KPK Harus Klarifikasi Menteri Bertanda Merah

SENIN, 27 OKTOBER 2014 | 05:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan diantara 34 menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi, ternyata ada yang sebelumnya diberi catatan merah dan kuning oleh KPK.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy mengatakan hal ini akan menjadi
ujian konsistensi dari Jokowi dalam menjalankan proses penentuan menterinya.

"Itu saya rasakan saat melihat siaran langsung pengumuman kabinet melalui Tv di dapil saya. Masyarakat mempertanyakan, kenapa kok masih ada menteri yang kemarin sudah dikasih tanda merah oleh KPK?" kata Anggota DPR-RI dapil Kalimantan Selatan I ini kepada redaksi, Senin (27/10).

"Itu saya rasakan saat melihat siaran langsung pengumuman kabinet melalui Tv di dapil saya. Masyarakat mempertanyakan, kenapa kok masih ada menteri yang kemarin sudah dikasih tanda merah oleh KPK?" kata Anggota DPR-RI dapil Kalimantan Selatan I ini kepada redaksi, Senin (27/10).

Disisi lain, lanjut Aboe Bakar, ini juga akan menjadi uji nyali dan uji kejujuran buat KPK, bila memang ada yang ditandai merah namun masih diangkat jadi menteri, Abraham Samad Cs harus berani mengambil langkah hukum.

"Saya rasa KPK maupun Jokowi perlu memberikan klarifikasi soal ini, jangan sampai menjadi spekulasi liar," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kabinetnya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu sore (26/10). Kabinet yang diberi nama 'Kabinet Kerja' itu terdiri dari 34 kementerian, dengan empat menteri koordinator.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad meminta 8 dari 43 nama yang disodorkan Jokowi untuk dicek rekam jejaknya oleh KPK tak dipilih jadi menteri. Hasil penulusuran KPK, 8 calon menteri tersebut berpeluang besar jadi tersangka. Dalam catatanya, KPK mengelompokkan 8 nama tersebut dengan tanda merah dan kuning. Abraham menjanjikan calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning akan dijerat sebagai tersangka dalam kurun waktu satu tahun hingga dua oleh KPK. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya