Berita

samad dan jokowi/net

Hukum

PKS: Jokowi-KPK Harus Klarifikasi Menteri Bertanda Merah

SENIN, 27 OKTOBER 2014 | 05:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan diantara 34 menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi, ternyata ada yang sebelumnya diberi catatan merah dan kuning oleh KPK.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy mengatakan hal ini akan menjadi
ujian konsistensi dari Jokowi dalam menjalankan proses penentuan menterinya.

"Itu saya rasakan saat melihat siaran langsung pengumuman kabinet melalui Tv di dapil saya. Masyarakat mempertanyakan, kenapa kok masih ada menteri yang kemarin sudah dikasih tanda merah oleh KPK?" kata Anggota DPR-RI dapil Kalimantan Selatan I ini kepada redaksi, Senin (27/10).

"Itu saya rasakan saat melihat siaran langsung pengumuman kabinet melalui Tv di dapil saya. Masyarakat mempertanyakan, kenapa kok masih ada menteri yang kemarin sudah dikasih tanda merah oleh KPK?" kata Anggota DPR-RI dapil Kalimantan Selatan I ini kepada redaksi, Senin (27/10).

Disisi lain, lanjut Aboe Bakar, ini juga akan menjadi uji nyali dan uji kejujuran buat KPK, bila memang ada yang ditandai merah namun masih diangkat jadi menteri, Abraham Samad Cs harus berani mengambil langkah hukum.

"Saya rasa KPK maupun Jokowi perlu memberikan klarifikasi soal ini, jangan sampai menjadi spekulasi liar," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kabinetnya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu sore (26/10). Kabinet yang diberi nama 'Kabinet Kerja' itu terdiri dari 34 kementerian, dengan empat menteri koordinator.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad meminta 8 dari 43 nama yang disodorkan Jokowi untuk dicek rekam jejaknya oleh KPK tak dipilih jadi menteri. Hasil penulusuran KPK, 8 calon menteri tersebut berpeluang besar jadi tersangka. Dalam catatanya, KPK mengelompokkan 8 nama tersebut dengan tanda merah dan kuning. Abraham menjanjikan calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning akan dijerat sebagai tersangka dalam kurun waktu satu tahun hingga dua oleh KPK. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya