Berita

wiranto/net

Politik

Beathor: Jokowi Bukan Kita…

SABTU, 25 OKTOBER 2014 | 23:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kehadiran sejumlah tokoh yang disebut-sebut akan memperkuat kabinet Joko Widodo membuat kalangan relawan dan aktivis PDI Perjuangan kecewa.

Jenderal (purn) Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura, salah satu yang dinlai tidak seharusnya diajak dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sejauh ini, dalam beberapa versi susunan kabinet yang beredar di tengah masyarakat, nama Wiranto secara konsisten muncul sebagai Menko Polhukam.

“Jokowi bukan kita. Tolak Wiranto di Kabinet Trisakti. Apa Presiden Jokowi tidak malu dengan dunia? Bukankah Wiranto dipecat Gus Dur, kok sekarang dijadikan menteri?” ujar aktivis dan mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Bambang Beathor Surjadi.


Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan merangkap Panglima ABRI pada pemerintahan terakhir Soeharto. Wiranto bertahan di posisi itu dalam pemerintahan BJ Habibie. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Wiranto naik pangkat menjadi Menko Polhukam. Namun, dia hanya bertahan lima bulan.

Wiranto terdepak dari kabinet Gus Dur pada Februari 2000 dan digantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya adalah menteri pertambangan.

Pada tahun 2004 Wiranto sebagai pemenang Konvensi Golkar mengikuti pemilihan presiden berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Pasangan ini kalah di putaran pertama. Setahun kemudian Wiranto keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Hanura.

Pada 2009 Wiranto kembali ikut pilpres. Kali ini ia menjadi cawapres mendampingi JK. Pasangan ini juga kalah.

Track record Wiranto yang dua kali mencoba merebut kekuasaan lewat jalan pilpres, menjadi catatan tersendiri bagi Beathor.

“Akankah Wiranto setia pada Presiden Jokowi,”  demikian tanya Beathor yang dikenal sebagai salah seorang murid politik almarhum Taufiq Kiemas ini. [dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya