Berita

Beni Pramula/net

Politik

BBM Naik, Jokowi Harus Turun

SABTU, 25 OKTOBER 2014 | 02:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Isu kenaikan harga BBM menjadi indikator penting untuk menilai apakah Jokowi presiden yang pro wong cilik, atau malah pro pemilik modal, korporasi dan mafia migas. Jika harga BBM jadi dinaikkan pada bulan November nanti, maka terbukti bahwa Jokowi bukanlah presiden yang pro rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula dalam keterangannya, tadi malam (Jumat, 24/10). Beni mengatakan pihaknya akan menginstruksikan seluruh kader di komisariat di kampus-kampus seluruh Indonesia untuk mendesak Jokowi turun jika menaikkan harga BBM.

"IMM se-Indonesia akan turun menggalang kekuatan rakyat untuk mendesak presiden mundur kalau harga BBM dinaikkan," papar Beni.  


Menurutnya, menaikkan harga BBM tanda bahwa Jokowi bukanlah presiden 'wong cilik' melainkan presiden para korporat. Menaikkan harga BBM akan membuat kehidupan 'wong cilik' makin terhimpit. Mereka berpotensi jatuh dalam kubangan kemiskinan lebih dalam lagi.

Selain itu, katanya, kenaikkan harga BBM hanya menguntungkan korporasi besar yang selama ini bermain di sektor migas. Korporasi asing akan menggeser pertamina di sektor hilir. Sebab harga premium dan harga BBM dari korporasi asing yang sekarang tumbuh subur di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia tidak akan berbeda jauh.

"Jokowi harusnya tidak perlu panik. Untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran, ada 1001 cara agar BBM tidak naik. Bukankah seperti itu hasil kajian PDIP saat Presiden SBY menaikkan harga BBM," sambung dia.

Dia pun menyarankan Jokowi tidak berfikir sempit dengan menaikkan harga BBM karena tidak akan menyelesaikan substansi masalah defisit APBN. Ia memberi contoh, Jokowi harus menasionalisasi asset-asset strategis terutama di bidang migas. Minimal melakukan renegosiasi kontrak karya yang lebih menguntungkan untuk bangsa dan negara.

"Migas adalah kekayaan alam Indonesia yang manfaatnya bukan dirasakan rakyat tapi para korporasi asing. Hampir 90 persen kekayaan migas kita dikuasai korporasi asing. Kita sebagai bangsa hanya bisa 'gigit jari' melihat kekayaan alam kita sendiri dijarah," pungkas Beni.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya