Berita

despen ompusunggu

Politik

MENUNGGU KABINET JOKOWI-JK

Fungsionaris NasDem: Salah Tim Transisi dan Rini, Bukan Salah Jokowi

KAMIS, 23 OKTOBER 2014 | 12:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pengunduran pengumuman kabinet tidak menyalahi amanat Konstitusi. Tetapi di sisi lain harus dipahami bahwa pengunduran itu merupakan bentuk kegagalan tim transisi yang dipimpin Rini Soemarno dalam mengimplementasi, sekaligus menterjemahkan visi misi Presiden Joko Widodo.

Seharusnya, tim transisi mampu menterjemahkan arsitektur kabinet kerja, serta menemukan figur menteri profesional, berintegritas dan bersih dari perkara korupsi.

Demikian penilaian fungsionaris Partai NasDem, Despen Ompusunggu, dalam perbincangan dengan redaksi. NasDem adalah salah satu mesin politik utama yang mendukung duet Jokowi-JK dalam pilpres lalu.


“Silang sengkarut proses penyusunan kabinet dan nomenklatur kementerian pasca pelantikan Jokowi-JK jelas merupakan kegagalan Tim Transisi pimpinan Rini Soemarno yang tidak cakap mengantisipasi tarik-menarik berbagai kepentingan politik yang melekat pada Jokowi-JK, khususnya kalangan partai politik,” ujar Despen Ompusunggu (Kamis, 23/10).

Menurut Despen, pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi (PPAT) sebagai instrumen guna memastikan integritas calon menteri patut diapresiasi, walau pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan domain dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Kelemahan tim transisi dalam mengantisipasi hal-hal tersebut di atas akhirnya menjadi blunder politik yang mengganggu Jokowi-JK. [dem]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya