Dalam upaya mengawal pemerintahan Jokowi-JK, Forum Aktivis 98 melakukan verifikasi terhadap figur-figur yang santer disebut-sebut bakal jadi menteri. Hasil verifikasi menyimpulkan nama Sri Mulyani Indrawati (SMI) satu dari beberapa nama calon menteri bermasalah.
"Sri Mulyani misalnya, namanya sangat kental dengan megaskandal korupsi Bank Century. Oleh karena itu kami mengingatkan dan mengimbau presiden terpilih agar tidak memilihnya," ujar Humas Forum Aktivis 98, Nuryaman 'Berry' Hariyanto, dalam keterangan pers yang diterima (Rabu, 22/10).
Selain SMI ada beberapa nama yang menurut hasil verifikasi Forum Aktivis 98 juga tidak layak dipilih dan duduk dalam jajaran kabinet yang baru nanti. Mereka adalah Rini Sumarno, Chairul Tanjung (CT), Denny Indrayana, Rusdi Kirana, Agus Martowardoyo, Kuntoro Mangkusubroto, Karen Agustiawan, dan beberapa nama lainnya.
Sama seperti SMI, alasan Rini Sumarno tidak layak dimasukkan ke kabinet karena disebut-sebut terbelit sejumlah kasus. Rini bahkan pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi BLBI.
Adapun Agus Martowardoyo, Kuntoro Mangkusubroto, Chairul Tanjung, dan Karen Agustiawan dinilai bisa menggembosi pemerintahan Jokowi bila dipilih jadi menteri karena pada pilpres lalu secara konkret mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Sementara, Denny Indrayana dan Rusdi Kirana adalah sosok yang selalu kontroversial dan tidak mengerti mengenai menejemen pemerintahan. Pendapat kami ini diperkuat oleh data media yang juga merilis sebagian nama-nama di atas," papar Berry.
Forum Aktivis 98 mengingatkan Jokowi tidak memasukkan nama-nama tersebut untuk duduk di kementerian manapun dan dalam posisi apapun di pemerintahan. Secara tegas mereka menyatakan akan kembali turun kejalan dan melakukan "perlawanan" terhadap pemerintahan Jokowi-JK, apabila ternyata nama-nama tersebut ditempatkan sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-JK.
"Jika imbauan ini tidak diindahkan, kami akan kembali merapatkan barisan untuk memberikan teguran keras kepada Jokowi-JK. Dan itu kami lakukan semata-mata untuk terciptanya iklim pemerintahan yang sehat, terhormat dan berwiba serta bersih dari anasir-anasir masa lalu." pukasnya.
[dem]
