Berita

Politik

Jokowi, Soal Menteri Jangan Kompromi!

RABU, 22 OKTOBER 2014 | 21:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Presiden Joko Widodo diminta jangan berkompromi dalam menyusun kabinetnya. Calon menteri dan anggota kabinet yang bermasalah karena mendapat kartu kuning dan merah dari KPK dan PPATK harus dicoret.

Begitu permintaan Indonesia Corruption Watch. Koordinator ICW, Ade Irawan, mengingatkan Jokowi, bahwa mempertahankan segelintir figur bermasalah masuk dalam kabinet akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Ibarat pepatah "nila setitik rusak susu sebelangga". Jangan ubah pesta kemenangan rakyat dengan pesta kecurigaan rakyat hanya karena salah memilih figur menteri. Copot mereka yang bermasalah," kata Ade dalam pesan elektroniknya sesaat lalu (Rabu, 22/10).


Ada delapan nama calon menteri yang mendapat catatan merah dan kuning dari KPK. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan calon menteri yang diberi tanda merah akan dijerat sebagai tersangka dalam kurun waktu satu tahun. Sementara, calon yang diberi tanda kuning berarti dalam kurun waktu dua tahun akan ditetapkan menjadi tersangka.

Karena banyaknya calon bermasalah, Ade meminta Jokowi tak buru-buru mengumumkan komposisi kabinetnya. Undang-undang mengatur Jokowi masih punya waktu dua minggu untuk memilih figur menteri terbaik.

"Segera masukkan figur- baru utk kembali diuji atau seleksi oleh KPK, PPATK, Dirjen Pajak maupun publik," pinya Ade lagi.[dem]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya