Berita

darmin nasution/net

Politik

Darmin Nasution, Satu dari Tiga Bigfish Kasus Pajak

SENIN, 20 OKTOBER 2014 | 18:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Nama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution  digadang-gadang jadi Menko Perekonomian. Perbincangan mengenai Darmin jadi menteri kembali jadi sorotan setelah Jokowi dan JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden tadi pagi.

Sepak terjang dan pengalaman Darmin yang puluhan tahun bergelut di dunia keuangan, perbankan dan moneter sudah ditebar sebagai kampanye pengangkatan Darmin bisa diterima publik. Memang, sebelum menjadi gubernur Indonesia, Darmin pernah menjabat sebagai Direktur Jendral Lembaga Keuangan, Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia, Kepala Bapepam-LK, Direktur Jenderal Pajak, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Tapi bagi Sasmito Hadinagoro ada catatan lain soal Darmin. Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) ini menyebut Darmin sebagai mafia pajak berkategori big fish. Secara terang benderang kata dia, Darmin terlibat dalam sejumlah kasus pajak.


Dalam satu kesempatan Sasmito mengungkap kasus penggelapan pajak di era Darmin jauh  lebih besar dari megaskandal Centurygate yang "hanya" senilai Rp 6,7 triliun. Pajak yang digelapkan di era Darmin, menurut Sasmito, kira-kira setara dengan sepuluh kali nilai dana talangan yang dikucurkan kepada Bank Century.

Selama duduk di kursi Pajak-1 dari tahun 2006 hingga 2007 penerimaan pajak yang tidak terkumpul mencapai Rp 64 triliun. Rinciannya, menurut Sasmito, adalah pada 2006, realisasi penerimaan pajak non-migas sebesar Rp 314 triliun. Jumlah tersebut masih kurang sekitar Rp 18 triliun dari target penerimaan pajak non-migas di APBN 2006,yakni sebesar Rp 332 triliun.

Adapun untuk tahun 2007, realisasi penerimaan pajak non-migas mencapai Rp 382 triliun, atau kurang sekitar Rp 13 triliun dari target penerimaan pajak non-migas APBN-P 2007, yakni sebesar Rp 395 triliun. Nah, persoalannya, sebut Sasmito lagi, yang disebut sebagai target penerimaan pajak itu sebenanrya adalah target penerimaan pajak yang telah disesuaikan.

Sasmito juga menuding keterlibatan Darmin dalam kasus pajak Haliburton, perusahaan milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney, dan kasus pajak bos Ramayana, Paulus Tumewu.

Sasmito sudah menyampaikan tudingan-tudingan ini kepada DPR, di program talkshow televisi maupun pada diskusi-diskusi publik. Tak hanya itu, Sasmito bahkan sudah menyampaikan data-datanya kepada KPK, tapi hingga sekarang tak ada kejelasan.

Apakah Sasmito bercanda ketika menyampaikan tudingan-tudingan terhadap Darmin? Bola panas yang dilemparkan Sasmito sempat disambut kalangan politisi Senayan, dan gelombang ketidakpuasan terhadap Darmin bergema kemana-mana, termasuk ke relung hati kalangan Istana, saat dia menjadi calon tunggal Gubenur BI .

Sasmito menyebut Darmin adalah satu dari tiga big fish kasus pajak yang mesti diusut. Dua orang lainnya adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini menjadi Managing Director World Bank Group di Washington DC, dan dan mantan Gubernur BI dan mantan Wakil Presiden Boediono.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya