Kebijakan ekonomi neoliberalisme sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat. Kebijakan model neolib telah menghantarkan rakyat Indonesia kepada kehancuran: kemiskinan, pengangguran massal, perampokan sumber daya alam, utang luar negeri yang mencekik, dan pengerusakan lingkungan.
"Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK harus menghentikan seluruh proyek neoliberal di Indonesia," desak Ketua Departemen Pendidikan dan Kaderisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi(LMND), Hengky M, dalam pesan elektroniknya kepada (Minggu, 19/10).
Neoliberalisme membuat utang luar negeri kita menumpuk, yang jumlahnya kini mencapai triliunan rupiah. Utang luar negeri bukan hanya membebani APBN tetapi juga menjadi pintu masuk penerapan kebijakan neoliberal yang meliputi privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi perbankan. Utang negara terus menerus digunakan hanya untuk membayar bunga utang (to feed on itself), mirip dengan lingkaran setan gali lubang tutup lubang.
Sementara, industri nasional yang seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan dan memproduksi barang-barang kebutuhan rakyat justru dibinasakan oleh modal asing. Rejim neolib lebih memihak kepada modal dan perusahaan asing, sementara perusahaan nasional (BUMN dan swasta) satu per satu dibiarkan rontok alias dibangkrutkan. Akibatnya, pertumbuhan industri dalam negeri melompat ke jurang sehingga mengalami de-industrialisasi.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, neoliberalisme telah menghasilkan pengangguran dan pekerja informal yang menurut organisasi pekerja seluruh Indonesia mencapai lebih dari 70% dari total rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, sistim neolib juga menyebabkan rakyat harus membayar dengan harga mahal pendidikan dan pelayanan kesehatan. Akibatnya, semakin banyak pemuda dan kaum miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.
Berbagai cadangan energi seperti minyak, gas, dan batubara dijual dengan harga sangat murah. Bahkan, sekitar 80-90% dari pengelolaan sumber energi dan sumber daya alam berada di bawah bendera perusahaan dan maskapai asing.
"Kita dijanjikan akan kesejahteraan oleh rejim pemerintahan berkedok bersih, demokratis, dan kerakyatan. Tapi kenyataannya hingga sekarang ini, sebagian besar rakyat kita hanya mendapatkan kemiskinan, ketidakdadilan, dan korupsi seperti BLBI dan kasus Century. Kita tentu tidak mau sistim neoliberalisme melangkah semakin lebih jauh lagi," seru Hengky M.
Ada beberapa agenda yang mesti digalakkan Jokowi-JK agar sistem neolib bisa dihilangkan, dan diganti dengan pembangunan industri di bumi Indonesia. Pertama, kata dia, cabut UU yang bernafas neolib, diantaranya UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 22/2001 tentang Migas, UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU Sisdiknas, UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan proyek MP3EI.
"Pemerintah baru harus menasionalisasi perusahaan pertambangan asing, atau minimal mendorong renegoisasi terhadap kontrak pertambangan yang melibatkan perusahaan asing. Juga, memperjuangkan penghapusan utang luar negeri, atau minimal melakukan negosiasi untuk moratorium kepada negara-negara donor," pungkasnya.
[dem]
