Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan telah tersandera oleh kekuatan politik. Berkaca dari keengganan KPK menuntaskan dugaan korupsi anggaran pendidikan Kota Solo dan kepemilikan rekening di luar negeri oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"KPK telah tersandera sehingga tidak mampu membuat keputusan hukum yang sudah menjadi amanatnya," kata Ketua Umum Front Rakyat Bergerak (FRB) Sri Bintang Pamungkas dalam jumpa pers di kediaman Rachmawati Soekarnoputri, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta (Minggu, 19/10).
Dia mencontohkan, KPK belum juga menuntaskan dugaan korupsi dana pendidikan Kota Solo yang melibatkan Jokowi saat menjabat wali kota. Padahal, dugaan itu telah dilaporkan sejak 2012 lalu.
Hal berbeda justru diperlihatkan KPK dengan menangkap mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo begitu cepat.
"Masalah Jokowi di Solo sudah dua tahun lalu datanya masuk tetapi KPK sampai hari ini tidak bisa. Tetapi, orang seperti mantan ketua BPK yang pagi hari ngomongin kasus Century eh malamnya ditangkap," jelas Sri Bintang.
Karena itu, dia memastikan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum telah memihak dalam menangani kasus.
"Ada semacam pemihakan terhadap kelompok kekuasaan tertentu. Ini ada apa. Itu namanya KPK tersandera," tegas Sri Bintang yang juga pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI).
[dem]
