Calon Menteri ESDM Kok Para Mafia Migas

Sejumlah kalangan mengingatkan pasangan presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla untuk tidak mengulang kesalahan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penyusunan kabinet mendatang.

Pasalnya, beberapa nama kandidat menteri yang kini beredar di publik merupakan bagian dari masa lalu yang masih terkait persoalan hukum. Termasuk beredarnya nama seperti Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/UKP4 Kuntoro Mangunsubroto dan mantan Kepala BPH Migas Raden Priyono yang digadang-gadang akan menempati pos Kementerian ESDM .

"Kok orang seperti ini mau dijadikan Menteri ESDM, apakah kita kekurangan orang yang punya integritas dan mampu memimpin Kementerian ESDM. Kalau sampai mereka menjabat, selesailah sudah Jokowi. Tidak usah banyak ngomong dan menjual-jual atas nama rakyat. Siap-siap aja gali kuburannya sendiri," ujar pengamat politik Rusmin Effendy menanggapi soal pos Kementerian ESDM sebagaimana keterangan yang diterima redaksi (Sabtu, 19/10).

Menurut Rusmin, sejatinya dalam proses seleksi, Jokowi benar-benar memperhatikan track record calon menteri agar orang-orang yang dipilih benar-benar bersih dan tidak terkait dengan persoalan hukum.

"Saat ini, jutaan rakyat Indonesia sedang menunggu komposisi kabinet Jokowi yang akan diumumkan pada 21 Oktober. Momentum ini menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintahan Jokowi ke depan. Saya menangkap ada kesan politik balas budi yang dilakukan Jokowi terhadap orang-orang tertentu yang bakal masuk kabinet yang seharusnya tidak dilakukan karena memberikan kesan kabinet bersifat transaksional,” tegas dia.

Dia menjelaskan, kabinet balas budi yang dilakukan Jokowi terlihat dari beberapa nama yang masuk bursa menteri seperti Rini Sumarno, Luhut Panjaitan, Rusdi Kirana, Niken Widiastuti dan beberapa nama lainnya.

"Saya percaya, begitu nama-nama menteri diumumkan, pasti akan menimbulkan gejolak khususnya dari partai pengusung karena kecewa dan tidak sesuai harapan. Kalau sampai ini terjadi, pasti akan menimbulkan bumerang bagi pemerintahan Jokowi kedepan," ujarnya. [ian]