Kubu Suryadharma Ali menyayangkan kehadiran pejabat negara dan juga petinggi parpol pada acara pembukaan Muktamar VIII PPP.
Pembukaan muktamar PPP yang dilaksanakan kubu Romahurmuziy dilakukan Lukman Hakim Saifuddin yang masih menjabat Menteri Agama. Sejumlah elit parpol dari Koalisi Indonesia Hebat juga menghadiri acara tersebut.
"Kehadiran mereka seperti melecehkan aturan perundang-undangan dan aturan main yang ada," tegas Ketua DPP PPP Fernita Darwis ketika dihubungi wartawan, Rabu (15/10).
Mereka, dia menambahkan seharusnya tidak menghadiri muktamar tersebut. Pasalnya, muktamar tersebut ilegal. Apalagi, Kapolri sendiri sudah menegaskan, pelaksanaan Muktamar tersebut tidak mengantongi izin.
Menurut Fernita masyarakat umum saja tahu kalau PPP saat ini sedang mengalami konflik internal yang belum selesai. Dalam kondisi seperti itu tidak selayaknya mereka hadir.
“Ketika mereka hadir pada acara yang illegal maka tentunya itu akan berdampak pada kredibilitas mereka sendiri dan juga partai yang mereka wakili,†tegasnya.
Terlebih menurut Fernita para tokoh politik yang hadir seperti Sekjen DPIP Tjahjo Kumolo dan Sekjen PKBHanif Dhakiri berasal dari partai-partai yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami PPP saat ini.
Ketika mereka terpecah belah, tentunya mereka tidak ingin ada pihak luar ikut mengintervensi. "Mereka seharusnya paham hal ini, tapi sayangnya itu tidak mereka lakukan,†tegasnya.
Namun Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dengan tegas menolak tuduhan kalau kehadirannya di muktamar untuk mengintervensi PPP.
"Saya menghadiri muktamar PPP karena diundang bukan untuk mengintervensi. Kami tidak berwenang mencampuri urusan internal partai lain, termasuk PPP," ujarnya.
[zul]
